Home

Temukan Informasi Terkini dan Terpercaya di PojokKota.com: Menyajikan Berita Terkini Tanpa Basa-basi! www.pojokkota.com

Pembungkaman konten aktivis yang menyuarakan kondisi karhutla

Oleh : Santy Al Mustaniroh


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang penanganannya berlarut-larut membuat masyarakat protes dengan menyuarakan di media sosial, berharap bisa viral, sehingga negara dengar dan menindak lanjuti dengan cepat, ibarat no justice, no viral sangat cocok dengan kondisi sekarang dalam menyampaikan kritik terhadap negara, karena kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, kebijakan yang disosialisasikan kepada masyarakat tidak menyentuh akar persoalan, termasuk penanganan karhutla dan evakuasi. Contoh kritik rakyat yang dibungkam adalah video investigasi ilmiah nalar rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari Tik Tok tanpa penjelasan spesifik setelah 16 jam dipublikasikan. Padahal konten tersebut merujuk pada data NASA Wordview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional. Penghapusan ini dinilai sebagai pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang disebut telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Kemudian asap gambut yang mengandung karbon monoksida dan PM2.5 berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung. 


PARADOKS KEBEBASAN BERPENDAPAT 

Suara rakyat yang peduli dengan karhutla adalah bagian dari rasa empati kepada saudara-saudaranya yang ada di wilayah terdampak, patut kita apresiasi bukan sebaliknya. Upaya dan harapan masyarakat untuk bisa didengar sudah kalah dengan kepentingan segelintir orang, hanya speak-up lewat media sosial untuk menuntut perubahan dan peduli kepada karhutla. Ada sebagian influencer yang ikut bersuara merasakan keprihatinan, dukungan kepada masyarakat Kalimantan, tindakan massif yang dilakukan lewat media sosial berharap didengar dan ditindaklanjuti, tetapi respon dari pemangku kebijakan justru sebaliknya yaitu ada fenomena penghapusan konten investigasi ilmiah terkait karhutla menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terancam ketika suara kritis mengangkat persoalan yang menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat. Padahal slogan sistem demokrasi yang selalu menggaungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas, terutama ketika membahas persoalan kebijakan dan penanganan karhutla. Hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat nyatanya berhadapan dengan persoalan struktural ketika penanganan karhutla belum mampu mencegah dampak asap terhadap masyarakat, sementara konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus tanpa penjelasan spesifik. Berarti kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi hanya teori, nyatanya kebebasan tersebut belum tentu menjamin suara kritis yang membela kepentingan rakyat dapat tersampaikan. Dalam UU kebebasan berpendapat diatur sedemikian rupa agar rakyat bisa memberikan kritik dan saran pada penguasa. Undang-undang ini tiba-tiba tumpul saat ada kritik tajam terhadap karhutla. 


WAJIB AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR 

Dalam Islam menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana. Aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi rakyat merupakan bagian amar ma'ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam. Urgensi bagi umat untuk tidak berhenti pada kritik terhadap penghapusan konten atau buruknya penanganan karhutla, tetapi juga melihat akar persoalan dalam sistem yang mengatur kehidupan. Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Sebab keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun kepentingan ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat. Islam memandang hutan adalah kepemilikan umum, syara' melarang individu, swasta atau kelompok mengelolanya, yang berhak mengelola adalah negara khilafah yang menerapkan Islam kaffah. Dampak yang terjadi adalah karhutla yang telah merugikan lingkungan, masyarakat dan sekitarnya akibat pelanggaran hukum 

syara' terkait pengelolaan hutan. Maka untuk mengembalikan fungsi hutan sebagaimana perintah Islam harus menggunakan aturan Islam dalam mengatur interaksi individu, masyarakat dan negara.


Allah SWT berfirman 


> أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ


Artinya: 

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al Maidah 50)


Kebahagiaan, keberkahan dan kemuliaan umat Islam hanya bisa diraih dengan mau diatur dengan syari'at Islam Kaffah dalam negara khilafah.


Wa Allahu a'lam bi showab 



Posting Komentar

0 Komentar