Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Analis Politik-Media PKAD: "RKUHP, Undang-Undang Penuh dengan Kontroversial dan Awas Bikin Sial"



Analis Politik Pusat Kajian dan Analisa Data, Hanif Kristianto menyampaikan analisa politiknya terkait wacana pengesahan RKUHP yang banyak mengandung pasal-pasal kontroversi. 


"Ada beberapa pasal yang kontroversi misalnya pasal penghinaan terhadap presiden di pasal 218. Pasal ini mengkhawatirkan terjadi multitasfir, karena bentuk penghinaan yang dimaksud tidak jelas. Selain itu pasal penghinaan terhadap presiden ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyelewengan kekuasaan,"ujarnya di chanel YouTube SPBRS : Pengesahan RKUHP Bungkam Suara Kritis Buruh, Ahad ( 26/06/22).


Selain itu lanjutnya, terdapat juga pasal penghinaan terhadap hukum dan kelembagaan negara sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak bisa disentuh oleh kritik, mereka seolah seperti malaikat suci padahal mereka juga manusia yang tak lepas dari salah. 


"Ada juga pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintahan di pasal 240 bahwa setiap orang di muka umum yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang mengakibatkan kerusuhan maka ancaman hukumannya bisa 3 tahun penjara dan denda paling banyak katergori ke 4,"paparnya. 


Lalu lanjutnya, ada juga pasal yang terkait ujuk rasa dalam pasal 273 draft RKUHP yang menyebutkan pihak yang melakukan unjuk rasa, pawai termasuk demonstrasi tanpa pemberitahuan dan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum maka akan dipidana paling lama satu tahun. 


"Semua pasal-pasal tersebut mengandung makna-makna penafsiran yang tidak tepat karena karakteristik undang-undang buatan manusia di desain dari buah pikir manusia yang berpeluang multitafsir faktanya pasal-pasal tersebut kontroversial, "pungkasnya 


Maka menurutnya, karena RKUHP ini banyak menimbulkan kontroversial maka tidak perlu diperpanjang tapi harus diganti dengan aturan yang lebih baik yang berasal dari Allah yang Maha Baik.

Posting Komentar

0 Komentar