Oleh: Indah Tri Permatasari, S.Keb., Bd. (Aktivis Muslimah)  |
| Ilustrasi – Pelajar tengah menunjukkan buku tabungan dan ATM di sela acara Kick-Off KEJAR, program satu rekening satu, di Jakarta. (Foto: Erman Subekti) |
Bayangkan, lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia bakal punya rekening bank dengan modal awal Rp50 ribu per orang. Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp11 triliun. Sekilas, program ini terlihat menjanjikan. Namun, pertanyaannya, apakah punya rekening otomatis bikin rakyat lebih sejahtera?
Rencana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rekening tersebut akan disiapkan melalui bank Himbara. Program ini diklaim mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) dan meningkatkan inklusi keuangan. (Tirto.id, 7/8/2026).
Punya Rekening, tapi Duitnya Mana?
Jangan sampai program ini terlihat keren di atas kertas, tetapi minim dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Faktanya, persoalan ekonomi masyarakat bukan sekadar belum punya rekening, melainkan sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang terus membebani, dan layanan kesehatan yang belum merata.
Uang Rp50 ribu mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi jelas tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga yang sedang kesulitan. Apalagi, jika tujuan program ini untuk memperbaiki penyaluran bansos, bukankah pembenahan data penerima bantuan seharusnya menjadi prioritas?
Jangan sampai negara sibuk mengejar angka inklusi keuangan, sementara akar persoalan kemiskinan justru belum terselesaikan. Rakyat tidak hanya membutuhkan akses ke bank, tetapi juga penghasilan yang layak dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar.
Anggaran Triliunan, Prioritasnya Sudah Tepat?
Mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun tentu bukan perkara kecil. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah uang negara semestinya digunakan berdasarkan prioritas yang jelas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Coba lihat berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian: penanganan bencana, kesejahteraan guru honorer, pemerataan fasilitas kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Semua itu menyangkut kebutuhan nyata rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan ekonomi kerap diukur melalui pertumbuhan angka dan perluasan akses keuangan. Padahal, banyaknya rekening tidak otomatis membuat masyarakat lebih sejahtera. Jika penghasilan tetap minim dan harga kebutuhan terus menekan, rekening hanya menjadi tempat menyimpan uang yang jumlahnya terbatas.
Negara semestinya tidak terjebak pada program yang tampak modern, tetapi kurang menyentuh akar persoalan. Kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pencapaian administratif.
Islam Punya Cara Pandang Berbeda
Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar pembuat kebijakan, melainkan ra'in atau pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan Baitulmal harus mengikuti ketentuan syariat. Anggaran negara dipergunakan sesuai pos-pos yang telah ditetapkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, membayar gaji guru dan pegawai, membiayai pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, membangun infrastruktur, serta menangani bencana.
Kekayaan milik umum juga dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak. Pengawasan terhadap penguasa diperlukan agar pengelolaan harta negara berjalan sesuai syariat dan tidak disalahgunakan.
Islam memandang kesejahteraan bukan sekadar soal akses keuangan, melainkan tanggung jawab negara dalam mengurus kehidupan rakyat. Paradigma ini menuntut kebijakan yang berlandaskan akidah Islam dan penerapan syariat secara menyeluruh.
Rakyat Butuh Solusi, Bukan Sekadar Rekening!
Pada akhirnya, punya rekening memang bisa mempermudah transaksi. Namun, rekening bukan solusi ajaib untuk mengatasi kemiskinan. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang layak, pangan terjangkau, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan ketika menghadapi kesulitan hidup.
Jangan sampai program terlihat besar, anggarannya fantastis, tetapi dampaknya bagi kesejahteraan rakyat justru tidak signifikan.
Sudah saatnya arah kebijakan negara dievaluasi. Bukan sekadar mengejar angka dan formalitas, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan. Dalam pandangan Islam, tugas negara bukan hanya memfasilitasi rakyat memiliki rekening, tetapi juga memastikan kebutuhan hidup mereka terpenuhi melalui penerapan syariat Islam secara kaffah.
0 Komentar