Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Islamic Lawyer Forum #3: Khilafah Solusi Hijrah Masa kini


Nganjuk 29/09,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Korwil Nganjuk menggelar agenda rutin Islamic Lawyers Forum (ILF) edisi 3 bertema "Khilafah sebagai momentum Hijrah dalam tinjauan hukum" disalah satu restoran di Nganjuk. 

Hadir sebagai salah satu pembicara Prof Suteki menyampaikan  bahwa  perubahan itu selalu ada. 

"Dunia itu tidak abadi,  yang abadi adalah perubahan". Papar Beliau untuk memantik diskusi.

Prof Suteki menambahkan Dalam perubahan dunia, pasti dipengaruhi oleh ideologi yang mempunyai garis besar.

"Dan Khilafah merupakan tawaran sistem pemerintahan yang berdasarkan pada ideologi Islam".  Jelas Pakar Hukum dan masyarakat ini.

Sebagai sebagai pemateri kedua,  Wahyudi Al Maroki M.Si menambahkan jika saat ini banyak distorsi Ilmu pengetahuan yang tidak disampaikan kepada publik secara terbuka.

" Khilafah Islam itu merupakan bagian dari pemerintahan yang selama 13 abad memimpin dunia.  Namun sayangnya pemerintahan dengan Khilafah ini tidak pernah diajarkan sama halnya dengan pemerintahan lainnya seperti demokrasi,  kerajaan,  kekaisaran dll." papar pakar Politik dan Pemerintahan ini. 

Sementara itu,  Ahmad Khozinudin S.H, selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Pusat mengatakan tidak ada satu undang undang pun yang melarang mendakwahkan Khilafah.

"Pemerintah dalam memframing dan mengriminalisasi Khilafah dan pendakwahnya hanya menggunakan narasi yang tidak bersumber pada UU yang ada. Tidak ada satu UU pun yang melarang Khilafah maupun mendakwahkannya." Jelasnya. 

Acara berjalan dengan sangat menarik. Peserta dari berbagai daerah Nganjuk dan sekitarnya tampak gayeng dalam berdiskusi.  Tak sedikit dari mereka yang mendukung perjuangan mendakwahkan khilafah ini. (as)

Posting Komentar

0 Komentar