Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Surabaya Menggugat: Aktivis Dakwah Kampus Melawan Arus


Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak rencana DPR dan pemerintah untuk mengetuk palu pengesahan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap bermasalah masif terjadi di sejumlah kota.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Surabaya yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya dan Aliansi Masyarakat Sipil pada Kamis, 26/9/2019 menggelar demonstrasi dari pukul 11.00 WIB di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya.

Tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut diantaramya:
1. Menuntut DPR membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan
2. Menolak revisi RKHUP
3. Menolak RUU Pertanahan
4. Menolak RUU Ketenagakerjaan
5. Menolak Dwifungsi Aparat
6. Menyelesaikan kasus HAM & Papua
7. Mengusut tuntas Karhutla
8. Menuntut DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dalam aksi tersebut ada yang menarik ketika sejumlah mahasiswa Aktivis Dakwah Kampus (ADK) terlihat membawa poster yang bertentangan dengan salah satu tuntutan yang diajukan masa demonstrasi ke DPRD Jawa Timur.

Para ADK tersebut terlihat membawa poster penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang justru pada tuntutan masa ingin segera untuk disahkan.

Salah satu ADK, yaitu Shaka Cantona mengatakan sepakat dengan semua tuntutan, terkecuali RUU P-KS yang dinilainya ditunggangi kepentingan suatu golongan.

"Kami sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat dan kami sejalan dengan tuntutan masa aksi, cuma berkaitan dengan RUU P-KS ini harusnya tidak masuk ranah tuntutan karena banyak polemik dan sudah masuk ranah ideologi. Artinya ada yang menunggangi momentum ini untuk kepentingan golongannya, maka dari itu saya memutuskan untuk mengajak teman-teman melawan arus, agar framing media seimbang, dan menjadi pertimbangan juga buat DPR bahwasanya tidak semua masyarakat menyetujui RUU ini, bahkan kaum intelektual yang telah lama membedah RUU ini banyak yang tidak sepakat", ujar Shaka.

"Bukan berarti karena kami menolak RUU P-KS lantas kami mendukung kekerasan seksual, itu tidak benar.
Jika dibedah secara redaksi, kami juga sepakat dan sama-sama menolak segala bentuk tindakan kekerasan.
Namun jika dibedah secara filosofi dan ideologi, justru RUU ini sangat berbahaya sebab ada kepentingan di dalamnya yang itu bertentangan dengan norma-norma", lanjutnya.

ADK lainnya, yaitu Diki Febrianto juga menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk segera disahkannya RUU ini.

"Kami sangat menyayangkan tuntutan RUU P-KS ini menjadi salah satu agenda elemen aliansi yang termasuk BEM Universitas di dalamnya. Maka dari itu, kami bergerak bahwa tak semua elemen aliansi mahasiswa menyepakati pengesahan RUU P-KS ini, lagipula tak ada urgensi juga untuk segera disahkannya RUU ini sebab setidaknya ada beberapa produk hukum yang dapat dioptimalkan penegakannya seperti:
- UU no. 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Korban
- UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Karena jika dipaksakan, RUU P-KS ini problematis dan banyak mengandung ambiguitas. Jadi jika tidak ditolak ya perlu direvisi dan dikaji kembali", ujar Diki.

Menyikapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jawa Timur Sementara Kusnadi, menegaskan akan meneruskan tuntutan mahasiswa agar ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

"Kami akan segera menyampaikan dan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat karena apa yang menjadi persoalan adalah kewenangan pusat", ujar Kusnadi.

Selain itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan, pengamanan aksi damai di Surabaya dan daerah lain di Jatim dilakukan secara tertib dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Dalam pengamanan aksi menerjunkan 700 anggota, beserta TNI.

Luki menegaskan, mahasiswa bebas menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah sepanjang tidak menghujat dan menghina orang lain.

Aksi tersebut pun berakhir pada sore hari setelah tuntutan dan aspirasi para mahasiswa tersebut diterima oleh ketua sementara DPRD Jawa Timur, Kusnadi.

Mahasiswa dan seluruh masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan damai. [SC]

Posting Komentar

0 Komentar