Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Surabaya Menggugat: Aktivis Dakwah Kampus Melawan Arus


Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak rencana DPR dan pemerintah untuk mengetuk palu pengesahan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap bermasalah masif terjadi di sejumlah kota.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Surabaya yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya dan Aliansi Masyarakat Sipil pada Kamis, 26/9/2019 menggelar demonstrasi dari pukul 11.00 WIB di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya.

Tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut diantaramya:
1. Menuntut DPR membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan
2. Menolak revisi RKHUP
3. Menolak RUU Pertanahan
4. Menolak RUU Ketenagakerjaan
5. Menolak Dwifungsi Aparat
6. Menyelesaikan kasus HAM & Papua
7. Mengusut tuntas Karhutla
8. Menuntut DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dalam aksi tersebut ada yang menarik ketika sejumlah mahasiswa Aktivis Dakwah Kampus (ADK) terlihat membawa poster yang bertentangan dengan salah satu tuntutan yang diajukan masa demonstrasi ke DPRD Jawa Timur.

Para ADK tersebut terlihat membawa poster penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang justru pada tuntutan masa ingin segera untuk disahkan.

Salah satu ADK, yaitu Shaka Cantona mengatakan sepakat dengan semua tuntutan, terkecuali RUU P-KS yang dinilainya ditunggangi kepentingan suatu golongan.

"Kami sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat dan kami sejalan dengan tuntutan masa aksi, cuma berkaitan dengan RUU P-KS ini harusnya tidak masuk ranah tuntutan karena banyak polemik dan sudah masuk ranah ideologi. Artinya ada yang menunggangi momentum ini untuk kepentingan golongannya, maka dari itu saya memutuskan untuk mengajak teman-teman melawan arus, agar framing media seimbang, dan menjadi pertimbangan juga buat DPR bahwasanya tidak semua masyarakat menyetujui RUU ini, bahkan kaum intelektual yang telah lama membedah RUU ini banyak yang tidak sepakat", ujar Shaka.

"Bukan berarti karena kami menolak RUU P-KS lantas kami mendukung kekerasan seksual, itu tidak benar.
Jika dibedah secara redaksi, kami juga sepakat dan sama-sama menolak segala bentuk tindakan kekerasan.
Namun jika dibedah secara filosofi dan ideologi, justru RUU ini sangat berbahaya sebab ada kepentingan di dalamnya yang itu bertentangan dengan norma-norma", lanjutnya.

ADK lainnya, yaitu Diki Febrianto juga menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk segera disahkannya RUU ini.

"Kami sangat menyayangkan tuntutan RUU P-KS ini menjadi salah satu agenda elemen aliansi yang termasuk BEM Universitas di dalamnya. Maka dari itu, kami bergerak bahwa tak semua elemen aliansi mahasiswa menyepakati pengesahan RUU P-KS ini, lagipula tak ada urgensi juga untuk segera disahkannya RUU ini sebab setidaknya ada beberapa produk hukum yang dapat dioptimalkan penegakannya seperti:
- UU no. 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Korban
- UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Karena jika dipaksakan, RUU P-KS ini problematis dan banyak mengandung ambiguitas. Jadi jika tidak ditolak ya perlu direvisi dan dikaji kembali", ujar Diki.

Menyikapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jawa Timur Sementara Kusnadi, menegaskan akan meneruskan tuntutan mahasiswa agar ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

"Kami akan segera menyampaikan dan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat karena apa yang menjadi persoalan adalah kewenangan pusat", ujar Kusnadi.

Selain itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyatakan, pengamanan aksi damai di Surabaya dan daerah lain di Jatim dilakukan secara tertib dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Dalam pengamanan aksi menerjunkan 700 anggota, beserta TNI.

Luki menegaskan, mahasiswa bebas menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah sepanjang tidak menghujat dan menghina orang lain.

Aksi tersebut pun berakhir pada sore hari setelah tuntutan dan aspirasi para mahasiswa tersebut diterima oleh ketua sementara DPRD Jawa Timur, Kusnadi.

Mahasiswa dan seluruh masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan damai. [SC]

Posting Komentar

0 Komentar