Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Husain Assa'di : Menuju Gerakan Sosial Pembebasan (Liberation Movement)


Perspektif World System Theory menyumbang sebuah cara pandang mengenai tata dunia yang sekarang ada. Ada tiga level negara pasca runtuhnya sosialisme Uni Sovyet. Menurut Wallerstein negara terbagi menjadi tiga level yaitu Negara maju, negara berkembang dan negara-negara yang ‘naik kelas’ menuju negara maju. Friedman (1999) dengan tandas menyatakan ketiga level ini mempuyai arah pengaruh dari atas ke bawah. Maksudnya, sistem yang berkembang di dunia ketiga didesak oleh kekuatan global world yang sangat menekan melalui ekspansi-ekspansi sistem pengetahuan lewat Transnational Knowlegde System (TNKs), sistem ekonomi yang melaju seiring perluasan kapital dari Transnational corporations (TNCs), dan kekuatan kolaborasi antar negara melalui apa yang disebut dengan Transnational State System (TNSs). Kapitalisme dengan tiga kekuatan diatas mencengkram dan mendominasi begitu kuat seluruh sendi kehidupan dunia ketiga.

Robinson (2001), mengemukakan lebih jauh bahwa kapitalisme menyebabkan kelumpuhan total kawasan periferal melalui dua cara, yaitu ekspansi kolonialisme di era penjajahan dan ekspansi globalisme di era modernisasi.
Sebagaimana dikemukakan:

“The capitalist system since its inception has been expanding in two directions, extensively and intensively. The final phase of capitalism’s extensive enlargment started with the wave of colonization of the late nineteen and early twentieth century and concluded in the 1990s with the reincorporation of the former soviet bloc and thirdworld revolutionary countries. Under globalization, the system is undergoing a dramatic intensive expansion. Globalization is creating uneven spaces that support material basis for human societies and is changing the whole institutional organization array.”

Hasil akhir dari bekerjanya sistem-sistem pengaturan ala kapitalisme dan globalisme adalah apa yang dikonseptualisasikan sebagai pengaturan-pengaturan berbasiskan kesepahaman antar bangsa (antar negara) dengan apa yang disebut sebagai Transnational States (TNSs). Dalam konsep TNSs, kedaulatan negara dunia ketiga terkooptasi dan terkolonisasi oleh kekuatan politik antar negara yang berjejaringan secara transnasionalitas, dimana keputusan-keputusan yang diambil seringkali merugikan kepentingan negara-negara periferal.

Castel (2001) mengemukakan bahwa globalisme telah menghempaskan bencana ekonomi, politik, dan budaya menuju sebuah cengkeraman hegemoni kapitalisme. Pada titik inilah bangsa-bangsa periferal, termasuk Indonesia mengalami tragedi multidimensi seperti saat ini.
Pertanyaannya adalah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? dalam tingkat lokal, nasional, regional dan global. Dari mana masalah ini bisa diselesaikan?

Hannigan (1985) menyebut beberapa tipologi alternatif untuk keluar dari masalah di atas. Tiplogi ini berdasarkan atas ukuran level kedalaman perubahan dan faktor kejelasan visi. Ada 4 tipe gerakan sosial (lihat gambar tipologi perubahan sosial) :

1. Cultural Movement (Gerakan Moral/Kultural)
2. Reform Movement (Gerakan Reformasi)
3. Revolutionary Movement (Gerakan Revolusi)
4. Social Liberation Movement (Gerakan Pembebasan Sosial)

Dari keempat tipologi diatas, John Hannigan menyebut bahwa Social Liberation, memiliki daya dorong yang paling tinggi untuk sebuah perubahan. Pembebasan sosial adalah gerakan yang visioner dan mendasar. Oleh karenanya bila ingin keluar dari jeratan kapitalisme global bangsa-bangsa yang terjerat dalam kungkungan kapitalisme mestinya tidak berjuang lewat jeratan yang ada dan tata aturan yang dihasilkan dari ideologi ini. Jebakan demokrasi yang dipaksakan di dunia ketiga (negara periferi) merupakan agenda untuk membungkam gerakan pembebasan menuju kekuasaan. Lantas dengan cara apa kita harus memulai perubahan?

Bacaan Lebih Lanjut :

Harper, C.L. 1989. Exploring Social Change. Prentice Hall. New Jersey

Robinson. W.I. 2001. Social Theory and Globalization: The Rise of Transnational State. Theory and Society.

Hannigan, John A. 1985. Alain Touraine, Manuel Castells and Social Movement Theory a Critical Appraisal, The Sociological Quarterly. Vol. 26, No. 4. 1985

Castel,S. 2001. Studying Social Transformation. International Political Science Review.

Friedman.1999. Indigenous Struggles and discreet Charm. Journal of Wolrd System Research.

Posting Komentar

0 Komentar