Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

MIRIS!!!, Hanya 22% Mahasiswa UNEJ Terpapar Radikalisme ?


Oleh: Ghea RDyanda

LP3M Unej merilis sebuah hasil pemetaan terkait mahasiswa terpapar radikalisme.  Dalam sebuah forum diskusi di festival HAM, Akhmad Taufik selaku ketua LP3M menyampaikan setidaknya ada sekitar 22% mahasiswa UNEJ terpapar radikalisme.

Lebih lanjut, jika diderivasi lagi ada sekitar 25% terpapar radikalisme teologis (setuju dengan pengkafiran, qital, dan jihad) dan 20% terpapar radikalisme politis (setuju dengan konsep negara Islam atau Khilafah).

Meski pemberitaan ini bersifat internal, dan dilakukan sekitar akhir tahun 2017 sampai awal 2018. Pernyataan ini dibenarkan oleh BNPT, bahkan trennya cenderung meningkat dibanding data tersebut.

Pernyataan ketua LP3M UNEJ, yang mengungkapkan bahwa data 22% itu adalah data mahasiswa yang memiliki benih-benih pemikiran radikal tentunya patut untuk dikritisi.

Pasalnya, parameter yang digunakan adalah terkait kesadaran mahasiswa untuk berislam secara total atau kaffah. Dalam parameter itu, disebutkan tentang kesetujuannya terhadap pengkafiran.

Jika yang dimaksud dengan pengkafiran disini adalah menyatakan orang diluar Islam adalah kafir, tentu ini termasuk dalam ajaran Islam. Beda hal dengan mengkafirkan orang Islam. Jika orang Islam tersebut hanya melakukan perbuatan fasik saja dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam maka menyatakannya sebagai orang yang kafir adalah sesuatu yang salah dan tidak patut untuk dibenarkan.

Pun demikian dengan parameter lain seperti setuju jihad, qital, atau khilafah. Kesemua hal tadi adalah ajaran Islam. Penyimpangan terhadap makna atau perbuatan yang mengatasnamakan jihad atau qital padahal dari faktanya itu adalah teror misalnya tidak lantas menjadikan hukum jihad, qital, atau mungkin Khilafah menjadi haram atau tidak berlaku.

Hukum tersebut tetap ada, bahkan menjadi sebuah prioritas diantara kewajiban yang ada. Utamanya ketika dibutuhkan seperti saat ini.

Kesadaran mahasiswa terhadap Islam, seharusnya diapresiasi dan membawa kegembiraan bukan malah dianggap sebagai parameter radikalisme. Justru ini semakin menguatkan dugaan bahwa rezim ini memang anti Islam.

Apalagi, program utama rezim ini hanya berkutat seputar radikalisme. Sementara problematika lain yang urgen untuk diselesaikan justru diabaikan. Semakin melekatlah label anti Islam itu pada rezim ini.

Posting Komentar

0 Komentar