Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

PDAM Berorientasi Profit, Atau Pemenuhan Kebutuhan Publik?


Oleh : Indha Tri Permatasari, S. Keb, Bd.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum di daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah. Dia mencontohkan, tarif air bersih di DKI Jakarta dan Depok hanya berada di kisaran Rp7 ribu per meter kubik. Cara seperti ini membuat perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat banyak PDAM di berbagai daerah berstatus keuangannya kurang sehat. Dari data Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) yang disampaikan pertengahan Oktober 2019, sebanyak 160 dari 391 PDAM dilaporkan kurang sehat atau 40% dari total PDAM di seluruh Indonesia. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menargetkan 10-20% PDAM menjadi lebih baik keuangannya per tahun.

Ada dua strategi untuk merealisasikan target tersebut. Pertama yakni membantu stimulan berupa fisik dan pelatihan nonfisik, seperti kepegawaian, pelatihan keuangan. Kedua, pihaknya mendorong melakukan kerja sama dengan swasta.

Pernyataan wapres tentang PDAM yang rugi karena rendahnya tarif layanan, bukti bahwa air yang harusnya menjadi harta milik umum dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kini beralih menjadi sumber pendapatan Negara dengan menjual kepada rakyat dan rakyat dipaksa membeli pada negara. Karena air sangat penting dalam kehidupan manusia, tanpa air bisa kehausan, dehidrasi,  hingga mengakibatkan kematian. Dalam alqur’an dikatatakan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan dari air segala makhluk hidup dijadikan. Asal mula air itu bersih, dapat di gunakan untuk bersuci atau membersihkan segala sesuatu dari kotoran. Dan untuk minum yang sangat penting artinya bagi kesehatan, baik individu, keluarga, masyarakat maupun lingkungan.

Maka kian suram nasib rakyat karena biaya hidup yang makin tinggi terlebih komersialisasi layanan publik baik itu sektor kesehatan, pendidikan, migas, dan kini air bersih. Komersialisasi layanan publik memandang profit adalah yang utama sehingga abai terhadap kemaslahatan rakyat. Ini adalah watak  melekat dalam sistem kapitalis neolib yang diterapkan di negeri ini.  Sedang konsep jamian kesejahteraan rakyat juga tidak dirumuskan secara jelas.


Sangat berbeda jauh dengan Islam yang hadir tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Allah SWT berfirman:
“Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (TQS an-Nahl [16]: 89).

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW.:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
Rasul saw. juga bersabda:
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).


Maka sudah selayaknya pengolalan SDA termasuk air harus kita kembalikan pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan sistem kapitalis neolib tak akan memberi banyak manfaatnya bagi rakyat bahkan keberkahannya akan hilang. Terbukti, di tengah berlimpahnya sumberdaya alam kita, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

Dan jelas dalam sejarah kota-kota Islam abad pertengahan sudah memiliki sistem manajemen dan pasokan air yang sangat maju untuk mengalirkan air ke semua tujuan. Salah satunya Kota Suriah,dan Damaskus paling disukai karena memiliki sistem air yang luas dan lengkap. Sungai Barada, Qanawat, dan Banyas memasok kota melalui dua set kanal bawah tanah, satu untuk air tawar, yang membawa air ke masjid, sekolah, pemandian, air mancur umum, dan rumah pribadi, dan yang lainnya untuk drainase.

Tidak hanya perkotaan, pemukiman penduduk dan pedesaan, lahan-lahan pertanianpun terairi dengan memadai. Semua ini mengindikasikan bahwa dalam naungan perdaban Islam daur air dan segala aspek yang menjaga keberlangsungannya terjaga. Baik hutan, iklim, sungai, dan danau. Karenanya kehadiran khilafah adalah kebutuhan yang mendesak. Tidak saja bagi Indonesia tapi juga dunia. Lebih dari pada itu, khilafah adalah ajaran Islam yang disyari’atkan Allah SWT.

Posting Komentar

0 Komentar