Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Reformasi Ekonomi Untuk Keadilan

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid

Struktur ekonomi-industri di Indonesia perlu direformasi karena tidak berkeadilan sehingga tidak berkelanjutan secara lingkungan maupun politik. Rasio ginie kita memburuk sejak reformasi dari sekitar 0.3 menjadi 0.41 lalu selama 5tahun terakhir menurun hingga 0.39.
80% kekayaan nasional dikuasasi hanya oleh 20% warga. Dari 20% kelompok kaya ini sebagian besar dikuasi oleh warga keturunan berminoritas ganda :  non-pribumi, non-muslim. Ketimpangan pendapatan ini merupakan bom waktu sosial yang berbahaya

Distribusi kekayaan nasional secara spasial juga buruk; terpusat di Jawa mencapai sekitar 60% PDB. Subsektor kemaritiman sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan persatuan justru terbengkalai. Obsesi pertumbuhan tinggi telah menyebabkan kesenjangan spasial sehingga pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa (dengan 60% penduduk), terutama di sekitar Jabodetabekpunjur. Pemusatan ekonomi ini  juga menjelaskan kerusakan ekosistem di kawasan tersebut. Solusinya bukan memindahkan ibukota, tapi merelokasi industri ke luar Jawa.

Kebijakan pembangunan yang terobsesi pertumbuhan tinggi telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang makin parah dan meluas terutama ditunjukkan oleh penyusutan kawasan tangkapan hujan karena deforestasi maupun konversi hutan menjadi lahan komersial (seperti sawitisasi besar2an).  Bencana banjir dengan frekuensi dan intensitas yang makin besar merupakan tanda-tanda kerusakan ekosistem kita terutama di Pulau Jawa. Mestinya pembangunan lebih Melihat ke Timur dengan menguatkan sektor maritim. Persatuan Indonesia tanpa kemaritiman adalah omong kosong belaka.

Kemiskinan yang persisten di Indonesia disebabkan oleh beberapa sebab mendasar sebagai berikut. Secara pendek, kemiskinan di Indonesia disebabkan perpanjangan penjajahan setelah Konferensi Meja Bundar 1949. Oleh Soekarno kesepakatan KMB ini  disebut kemudian sebagai nekolim (neokolonialisme-imperialisme).

Sustained colonization  itu dilakukan melalui cara-cara berikut. Pertama, sejak Orde Baru deagrokulturisasi sektor primer melalui investasi asing besar-besaran di pertambangan dan sektor sekunder (manufaktur) dan perdagangan internasional yang terms and conditions nya dikuasai asing. Kedua,  sistem keuangan ribawi rancangan IMF yang tidak saja memiskinkan tapi juga sekaligus memacu ekspolitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk kepentingan investor asing.  Sistem keuangan ribawi adalah sebuah praktek jahat ( tidak cuma bunga kredit, tapi terutama adalah dominasi uang kertas, terutama USDollar) yang dilegalkan oleh sistem keuangan yang berlaku secara internasional sesuai konstitusi IMF. Penggunaan USDollar sebagai hard currency adalah korupsi internasional yang dibiarkan  rezim2 boneka berlangsung hingga hari ini.

Ketiga, persekolahan paksa massal dikembangkan secara besar-besaran untuk menyiapkan masyarakat buruh dan konsumen, serta berbudaya hutang dan sekuler. Dikombinasi dengan pertelevisian, masyarakat Indonesia dijadikan pasar bagi produk-produk industri domestik maupun impor. Persekolahan paksa massal sekaligus adalah instrumen deagrokulturisasi nasional sehingga kawasan2 pertanian ditinggalkan anak-anak muda. Terjadi brain draining of agrocultural and coastal villages. Budaya bahari dan masjid juga digusur persekolahan. 

Nekolim ini berlangsung terus hingga hari ini, bahkan memperoleh pembenaran melalui serangkaian amandemen yang meliberalisasi UUD1945 menjadi UUD2002. Konstitusi baru ini juga telah membuka jalan bagi kebangkitan neokomunisme yang telah berhasil menyusup hampir ke semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengkadalan Pancasila oleh kekuatan-kekuatan asing nekolimik ini hanya bisa dihentikan oleh ummat Islam sebagai kekuatan anti penjajahan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Hanya ummat Islam yang bisa membela Garuda dari ancaman Naga.

Gunung Anyar, 30/1/2020

Posting Komentar

0 Komentar