Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

DEMOKRISIS


Oleh: Shaka Cantona (Founder Laskar Fajar)

Sistem rusak yang terus didewakan. Sistem yang berani merampas kedaulatan Tuhan dengan alibi kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, dan lucunya, itu disepakati oleh mereka yang beragama. Setelah alibi itu berhasil, maka para pengkhianat bangsa akan memeras kekayaan negeri dan merampas hak-hak rakyat itu sendiri.

Jadi, kedaulatan tertinggi pada rakyat hanya sebuah omong kosong belaka untuk mempermulus sekularisme di negeri ini. Dengan begitu, hukum Tuhan bisa dikesampingkan dan dipilah-pilah sesuai nafsu dan kepentingan para pengkhianat. Hukum Tuhan yang tidak mengancam kepentingan akan diterapkan untuk menghibur para pemeluknya, sedang hukum Tuhan yang mengancam kepentingannya akan dikesampingkan, bahkan ditiadakan seolah-olah mereka lebih pintar dari Penciptanya.

Dalam sistem ini seorang ulama, pastor, dan pendeta memiliki nilai suara yang sama dengan preman, perampok, bahkan orang gila sekalipun. Seorang profesor memiliki suara yang sama dengan orang awam. Maka itu artinya, standar kebenaran diukur dari suara kuantitas atau mayoritas, bukan dengan kualitas atau intelektualitas. Kebenaran tak lagi berlandaskan kuasa Tuhan, melainkan nafsu dan akal mayoritas yang belum tentu berilmu, bahkan belum tentu berpikir.

Satu kasus, mengapa RUU KPK yang merupakan RUU sampah yang penuh kejanggalan dan kebusukan ngotot diketuk palu hanya dalam satu malam? Ya, karena sistem ini memaksakan kebenaran dan kemenangan pada mayoritas, dan mayoritasnya adalah orang-orang busuk yang isi kepalanya bagaimana mengkapitalisasi atau memperkaya diri, sehingga mereka (minoritas) yang tulus memperjuangkan hak rakyat akan tersingkir dari meja parlemen dan kekuasaan.

Itu satu contoh dari sekian kasus carut marutnya demokrasi di negeri ini. Jadi, pahamkan mengapa kasus korupsi ga ada abisnya? Karena kita krisis sistem.
Jika solusinya adalah bersifat teknis, hanya akan memangkas batangnya yang bisa tumbuh lagi. Maka kita perlu solusi etis dan perubahan sistem yang dapat mencabut hingga ke akar-akarnya.

Seseorang akan bisa mengemudi kendaraan dengan stabil jika ia mempelajari manual book (petunjuk pakai) atau belajar kepada mereka yang ahli. Begitupun dengan kehidupan, jangan pernah mendambakan stabilitas seperti pada zaman Rasulullah bila kitab (firman Tuhan) dan ajaran orang berilmu (ahlinya) mulai dikesampingkan bahkan didustakan.

Posting Komentar

0 Komentar