Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

FGD Online #4 PKAD, UU Minerba: Demi Korporatokrasi Rakyat Dikebiri


Pengesahan RUU Minerba di tengah pandemi Covid-19 sungguh disayangkan banyak pihak. Pemerintah seolah tidak memiliki sense of crisis. Seolah penanganan wabah Corona yang mengancam jiwa rakyat Indonesia diabaikan begitu saja. Alhasil, Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) melalui ruang perjumpaan virtual mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Online #4. Tema yang dibicarakan yaitu “UU Minerba: Untuk Apa dan Siapa?”, Kamis (21/5/2020).
.
Lebih dari 50 orang peserta yang hadir di zoom meeting dan ditonton lebih dari 1.400 pemirsa yang menonton live streaming You Tube PKAD. Tampak hadir 6 pembicara nasional:

1. Merah Johansyah Ismail - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
2. M Iqbal Damanik - Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara
3. Faisal Basri SE, MA. - Ekonom Senior & Pakar Kebijakan Publik
4. Dr. Ir. H. Marwan Batubara M. Sc- Pengamat Minerba
5. Fajar Kurniawan - Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) 
6. Dwi Condro Triono Ph.D - Pakar Ekonomi Islam

Masing-masing pembicara menyampaikan materi secara apik dengan data yang menarik. Pemirsa dibuat cerdas dan makin tercerahkan melihat begitu besar potensi sumber daya alam Indonesia. Sayangnya ada seribu pertanyaan, mengapa rakyat masih miskin.

Dwi Condro menilai kemiskinan rakyat disebabkan karena pengusa menyimpang dari hukum Allah SWT.

“Indonesia melimpah ruah SDA-nya. Normalnya penduduknya kaya raya. Kenyataannya rakyat miskin. Ini karena menyimpang dari Allah,”tegasnya.

Selain itu, Dwi Condro yang juga akademisi di STEI Hamfara mendorong pemerintah untuk mengelola SDA dengan baik. Kemudian didistribusikan ke rakyat sebagai pemilik hakiki SDA.

“Tidak boleh SDA diserahkan ke swasta dan asing. Terkait pengelolaan SDA sudah terdapat dalam Surat Al-Hasr ayat 7 dan didukung dengan penjelasan hadits Rasulullah SAW, ”imbuhnya.

Berkaitan dengan pengelolaan SDA di Indonesia, Faisal Basri yang juga Ekonom Senior menegaskan kembali UU 1945 Pasal ayat 33. Kritiknya sangat tajam terkait pengesahan UU Minerba.

“Niat jahat tidak boleh hadir di bumi tercinta,”pesannya.

Faisal pun mengurai terkait kebijakan rezim yang hampir tak tersentuh hukum. Ketika rezim yang melakukan kesalahan pidananya dihapus. 

“Tidak ada lagi oposisi dan koalisi terkait kepentingan. Semua keluarga besar korporatokrasi. Oligopoli telah menciptakan oligarki,”tegasnya.

Faisalpun menyayangkan UU Minerba tidak jelas posisinya di mana setelah disahkan. Ditengarai UU Minerba tidak hanya karpet merah tapi karpet emas untuk menguasai pengelolaan tambang. [han]

Posting Komentar

0 Komentar