Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

FGD PKAD Online #6: Paradoks UU No.2/2020 di Antara Kerakusan Oligarki dan Ajal yang Menanti

FGD PKAD Online #6: Paradoks UU No.2/2020 di Antara Kerakusan Oligarki dan Ajal yang Menanti

PKAD—Pandemi Covid-19 tidak begitu saja menghentikan sikap kerakusan kaum oligarki. Berasas materi dan pemuja duniawi, oligarki tak memperdulikan nasib jutaan rakyat manusia. Hal itulah yang dikritisi oleh Dr. M. Rizal Taufikurrahman - Head of Center Macroeconomic and Finance INDEF pada FGD Online #6 oleh PKAD dengan tema “UU No 2/2020, Regulasi Pandemi Menunda Ajal Oligarki ?”

“Terdapat problem paradigmatik terkait pengelolaan APBN di masa pandemi Covid-19. UU No.2/2020 ini paradoks. Sisi lain kesehatan didorong, tapi pembiayaan kecil. Dari sisi ekonomi malah tidak tercapai target,”tegasnya pada FGD Online, Ahad (5/7/2020).

Sebagai akademisi sekaligus peneliti, Dr Rizal membeberkan sejumlah fakta mengejutkan terkait kondisi perkonomian dan APBN Indonesia.

“Dilihat dari postur APBN 2020, perekonomian sangat lemah dalam mendorong kinerja. Justru didominasi belanja atau konsumsi negara.”

Berkaitan dengan penanganan Covid-19, anggaran untuk kesehatan malah lebih kecil daripada sektor lainnya. Sektor yang dimaksud yaitu pertahanan keamanan, POLRI, bahkan kemenhub. Memang kesehatan bukan prioritas dalam penyelesaian pandemi. Lebih banyak pada urusan ekonomi. 

Tambahnya, “Padahal urusan ekonomi seyogyanya tumbuh, tapi sisi kesehatan rendah bahkan tidak menyelesaikan Covid. Justru jumlah penderita Covid bertambah. Ini persoalan serius dalam penyelesaian kebijakan Covid. Ini paradoks kebijakan yang notabene turunan dari UU 2/2020.”

Selain itu, Arif Firmansyah, SE, MM yang merupakan kandidat doktor dari Universitas di Taiwan senada dengan Dr. Rizal. Beliau menegaskan bahwa penyebaran Covid-19 menyebabkan kepanikan pasar dan resesi ekonomi dunia.

Terkait di Indonesia, beliau mengetengahkan bahwa “Kuartal ekonomi kedua tahun 2020 di Indonesia tekanannya cukup kuat. Sehingga fundamental ekonomi mulai terjadi kerapuhan.”

Hal yang menjadi catatan penting dari pemaparan Arif Firmansyah ialah terkait problematika implementasi penanganan Covid-19.

“Di antaranya ialah sumber dana dari utang luar negeri, maldistribusi bansos, insentif pajak yang gagal, gelombang PHK, dan pungutan rapid test.”

Diskusi ini kian membuka pemahaman publik terkait carut marut penanganan kehidupan rakyat selama masa pandemi. Rakyat yang seharusnya diurusi kesehatan dan hajat hidupnya seolah tak banyak dipedulikan dibandingkan kaum oligarki. Teka-teki ini kian menjawab bahwa paradoks dari UU No.2/2020 akan menjadi ajal kekuasaan yang berpihak pada oligarki.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar