Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Diskusi PKAD Kedelapan: Memerdekakan Indonesia dari Oligarki Berbaju Demokrasi


PKAD—Refleksi kemerdekaan 75 tahun Indonesia dimaknai penting oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) yang menggelar diskusi online kedelapan. MERDEKA DARI CENGKERAMAN OLIGARKI BERBAJU DEMOKRASI, Ahad (16/8/2020) Pukul 08.00-11.30 WIB. Hadir sebagai pembicara:


1. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. - Anggota Baleg DPR RI periode 2009 - 2014

2. Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. - Direktur HRS Centre

3. Faisal H. Basri, S.E., M.A. - Pendiri INDEF

4. Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si . - Direktur Eksekutif Pamong Institute

5. Muhammad Hatta, S.E., M.Si - Peneliti Ekonomi Syariah

6. Faridz Wajdi., S.IP - Pimpinan Media Umat News


Sedianya menyampaikan urutan kedua, Dr Faisal Basri mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan oligarki yang mencengkram di Indonesia. 


“Oligarki berasal dari kata Yunani, oligarkhia (oligos: few; arkho: to rule or to command), yaitu yang sedikit mengatur yang banyak,”bukanya di awal presentasi.


Oligarki tumbuh subur di tengah korupsi merajalela. Batas pengusaha dan penguasa kian tipis. 


“Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijejali pengurus teras KADIN Indonesia. Anggota DPR terus menjalani peran/profesi sebelumnya, seperti: pengurus Kadin, HIPMI, komisaris, pengusaha. Wakil Walikota Bandar Lampung juga Ketua APINDO provinsi Lampung,” tandasnya.


Tambahnya, bahkan mendesak ada undang-undang yang mengatur potensi conflict of interest. Plus penguasaan media massa, terutama televisi. Pada akhirnya memunculkan Political reform.


Satu hal yang dikhawatirkan Dr Faisal Basri ialah Indonesia menuju negara despotik yang lalim. Karenanya, beliau megajak ratusan peserta diskusi yang hadir untuk melakukan pergerakan bersama. Sebagaimana amar ma’ruf nahi munkar.


Gambaran nyata dari kerakusan oligarki ialah tak sabar menunggu pandemi Corona berakhir. Mereka menumppangi UU Minerba yang baru telah sah diundangkan dan Perppu No.1/2020, Pasal 5, ayat 1: penurunan tarif pajak.


“Omnibus Law menjadi Karpet emas untuk pengusaha mineral dan batu bara (minerba), Melucuti hak normatif pekerja, Menumpulkan ketentuan perlindungan lingkungan, Mengurangi kewenangan daerah, dan Menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana,”tegasnya sambil membeberkan fakta yang mencengakan.


Diskusi berjalan lancar. Sangat mencerdaskan dan mencerahakan peserta.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar