Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Menag : Khilafah Terlarang? Guru Besar Undip Tegaskan Ajaran Khilafah tak Dilarang UU

 


Ajaran maupun menyampaikan dakwah tentang Khilafah tidak melanggar undang-undang di Indonesia. “Pak Menteri, sejak kapan berpikir tentang khilafah ajaran Islam itu dilarang. Sejak kapan pula radikalisme menjadi delik baru dalam hukum pidana kita?” kata Guru Besar Undip Suteki di akun Facebook-nya.

Suteki menyatakan seperti itu menanggapi berita dari detik.com berjudul “Menag: Punya Pemikiran Khilafah tak Usah Jadi PNS”

Kata Suteki, harusnya pemerintah dan DPR membuat UU yang melarang ajaran khilafah. “Mohon Pak Menteri hubungi Presiden dan DPR untuk membuat UU LARANGAN RADIKALISME dan AJARAN ISLAM KHILAFAH. Jadi jelas bagi kami PNS atau ASN untuk bersikap dan bertindak,” ungkapnya. 

Menurut Suteki, Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi masih melarang pemikiran tentang ajaran khilafah. “Kenapa ya di negara yang konon ngaku demokrasi tapi dengan pikiran orang saja kok takutnya melebihi melihat hantu pocong,” papar Suteki.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberi usulan khusus terkait penerimaan CPNS. Ia meminta agar seleksi CPNS dibuat lebih ketat dan tidak menerima peserta-peserta yang terindikasi memiliki paham keagamaan tertentu seperti pro khilafah. 

“Misalnya khilafah itu tidak dilarang, belum ada, belum pernah ada UU yang melarang khilafah, dan belum pernah ada majelis ulama yang menyatakan bahwa khilafah itu terlarang. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu sebaiknya tidak usah kita terima di ASN,” pinta Fachrul dalam webinar ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’, Rabu (2/9/2020). 

Termasuk, peserta yang punya latar belakang mengikuti organisasi keagamaan tertentu apalagi yang pahamnya bersinggungan dengan paham radikalisme. “Saran saya, meskipun kita tidak lagi menetapkan organisasi tertentu sebagai organisasi terlarang, misalnya, tapi kalau sudah organisasi diwaspadai atau pemikiran itu diwaspadai, sebaiknya tidak usah masuk ASN,” tambahnya.

Posting Komentar

0 Komentar