Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dampak Kerusakan Rencana Penambangan Emas di Pulau Sangihe Hingga 80 Kampung Terancam Hilang

Soeleman B. Ponto: Dampak Kerusakan Rencana Penambangan Emas di Pulau Sangihe Hingga 80 Kampung Terancam Hilang



PKAD—Insight #38 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) mengangkat tema “SAVE SANGIHE ISLAN, APA KABAR TAMBANG INDONESIA?” pada Senin (21/6/2021). Hadir sebagai narasumber Jull Takaliuang, Soeleman B.Ponto, dan Dr Arim Nasim. Peserta pun antusias hadir di Zoom Meeting yang mayoritas dari aktivis dan rekan-rekan yang peduli #SaveSangiheIsland.


Soleman B. Ponto, Mantan KABAIS, menguraikan presentasi persoalan yang terjadi di pulau Sanghihe, Sulawesi Utara. Perihal rencana penambangan emas oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) beliau menyatakan akan ada 80 kampung terancam hilang.


“Lebih dari separuh pulau akan habis. 80 kampung terancam hilang. 3,5 hektar kawasan bakau yang menjadi tempat bertelurnya ikan-ikan akan hancur. Hutan lindung dengan aneka flora dan faunanyapun terancam rusak dan punah. Udara menjadi kotor. Sungai tercemar. Karang rusak, laut tercemar, dan ikan mati,”bebernya.


Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan dampak kerusakan dan kerugian yang harus diterima masyarkat Sangihe tidaklah ringan. Dalam Ijin Usaha Produksi (IUP) yang dikeluarkan Kementerian ESDM disebutkan wilayah yang diberikan kepada PT. TMS seluas 42 ribu hektar. Lebih dari separuh dari total luas Pulau Sangihe. 


“Ironisnya 70% sahamnya adalah milik perusahaan Kanada, sisanya swasta, diantaranya untuk daerah hanya mendapatkan 2%. Apalagi jika penambangan dengan sistem bom, maka akan memunculkan lubang-lubang besar yang akan menampung air hujan dan menjadi asam.”tandasnya geram.


Dari sisi ekonomi, penduduk kehilangan tanah dan pekerjaan, kerentanan pangan, harga kebutuhan pokok naik. Dari segi kesehatan telah banyak fakta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan penduduk. Belum lagi dampak secara sosial, adat dan psikologis. 


Ketua Umum Lembaga Misi Penginjilan Lintas Budaya Indonesia Pdt. Dr. Robby Dareho, SH, M.Th, putra Sangihe yang hadir di zoom meetings sepakat dengan pernyataan Soleman B. Ponto. Banyak anak Sanghihe yang menempuh pendidikan tinggi dibiayai dari hasil nelayan dan bercocok tanam, bukan tambang.


“Kami satu meter pun tidak merelakan. Kita meyakinkan masyarakat agar tidak menjual (tanah). Itu disuarakan di komunitas gereja dan masjid. Terus bikin edukasi bahaya dari penambangan ini. Agar tidak terjadi konflik. Maka cara elegan dengan melalui PTUN”,tandasnya.


Acara Insight #38 PKAD ini merupakan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan bentuk kepedulian kepada pulau Sangihe. Duka Sangihe adalah duka semua. Sebab ini satu Indonesia. Jangan sampai kerakusan kapitalis menjadikan hati teriris.[AR/HN]

Posting Komentar

0 Komentar