Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dr. Masri : Dalam Islam Tidak Ada Periodesasi, Selama Amanat, Kenapa Harus Diganti?

 FGD #26 PKAD, Dr. Masri : Dalam Islam Tidak Ada Periodesasi, Selama Amanat, Kenapa Harus Diganti?



PKAD—Wacana Jokowi-Prabowo dan 3 periode menuai respon dari berbagai kalangan. Salah satunya, DPP partai dakwah republik indonesia (PDRI), Dr. Masri Sitanggang. Ketidaksetujuannya itu sebetulnya dalam prespektif Islam tidak mempedulikan periode. 


“Khalifah nggak ada periodesasinyakan. Yang penting amanatnya dijalankan. Mau periodenya berapa kali terserah. Jadi kalau nggak amanah ya sudahlah,”ungkapnya di FGD #26 Pusat Kajian dan Analisis Data, Sabtu (26/6/2021).


Bukan masalah pada berapa lama periode menjabat, kata Dr. Masri, tetapi bagaimana menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan amanah. Justru jika amanah maka harus dipertahankan, tidak perlu diganti. Ibarat sopir mobil. Ketika si supir bagus menyetirnya, membuat nyaman dan senang, tentu tidak akan diganti. Sebaliknya, lain cerita jika si supir tadi ugal-ugalan dan tidak bisa diingatkan, maka akan diminta untuk ganti yang lain. 


Tambhnya, “Kita berjuang untuk Merdeka. Setelah Merdeka ingin berkuasa. Setelah berkuasa kita ingin mempertahankan kekuasaannya”. Beliau ingin gambarkan beginilah sejatinya yang terjadi saat ini. Bagus, namun jika tidak dilandasi dengan nilai yang benar maka akan rusak. Terlebih di Indonesia memiliki perundang-undangan sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai itu. 


Sebab menurutnya, di Indonesia sudah diatur mengenai batasan periode kepemimpinan. Sangat tidak baik jika mencoba menerobos peraturan tersebut demi kepentingan kekuasaan segolongan pihak.


“Tapi sisi lain kan, ada juga aturan yang menetapkan tidak boleh 3 periode. Masa iya gara-gara itu dirubah aturannya. Kan gak bener itu. Jadi kekuasaan dipergunakan sedemikian rupa untuk mengutak atik aturan perundangan undangan yang sudah kita sepakati”, protesnya.


Sungguh disayangkan wacana ini ternyata menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi wajar mendapatkan banyak respon yang keras. FGD secara virutal melalu kanal zoom meeting, juga disiarkan secara live streaming melalui channel youtube PKAD. Dihadiri oleh beberapa tokoh lain yang juga ikut mengkritisi wacana presiden 3 periode. 


Harapan dari diskusi ini memunculkan edukasi dan gerakan bersama. Khusunya agar selanjutnya yang mempimpin negeri lebih amanah menjalankan tugasnya. Tidak haus untuk sekedar memenuhi keinginan berkuasa semata.[AP]

Posting Komentar

0 Komentar