Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Anggota Komisi XI DPR RI Kritisi Utang Luar Negeri, ANIS BYARWATI: “Ada Kenaikan ULN Indonesia Sebesar 14,4 Miliar Dollar AS”

 


PKAD—Insight Pusat Kajian dan Analisis Data #45 bertajuk “Awas!! Gagal Bayar Negara Ambyar?” . Berdasarkan laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN Rp6.527 triliun, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Hal ini dikhawatirkan gagal bayar. Dengan mengundang 3 tokoh. Salah satunya Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. (Komisi XI Fraksi PKS).


Dr. Hj. ANIS BYARWATI menyampaikan bahwa sejak periode pertama diakhir kuartal IV 2014. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 dolar AS dengan rasion terhadap PDB sebesar 32,9%. Kemudian total ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliiar dollar AS atau 44,3% dari total ULN. ULN sektor swasta 162,8 milliar dollar AS atau 55,7% dari total ULN. 


“Jadi kalau ULN gambaran satu bonggol begitu, maka 44,3% itu utang publik, utang pemerintah dan bank sentral. Sementara 55,7% itu utangnya swasta termasuk BUMN. Jadi lebih besar utangnya swasta”, tambahnya dalam diskusi online bersama Pusat Kajian dan Analisis Data pada kanal zoom dan channel youtube PKAD, Rabu (7/7/2021).


Data terakhir yang diliris bank indonesia, ULN indonesia per Juli 2020 yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar 6.063,56 triliun dengan kurs 14.800 per dollar AS, dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,2%. Sementara pada juli 2019 kalau bandingkan dengan tahun sebelumnya, ULN indonesia itu sebesar 395,3 miliar dollar AS. Rinciannya utang publik 197,5 miliar dollar AS dan BUMN sebesar 197,8 miliar dollar AS, maka dalam satu tahun ada penambahan. 


“Maka bisa disimpulkan, selama setahun terkahir pemerintah Presiden Jokowi, ada kenaikan ULN Indonesia sebesar 14,4 miliar dolar AS. Kenaikan berasal dari utang pemerintah maupun swasta. Dengan begitu, selama dua periode saat ini (2014-2020) ULN indonesia sudah bertambah sebanyak 117,1 miliar dolar AS atau sekitar 1.721,87 triliun<”tambahnya.


Beliau menyayangkan utang luar negeri yang diambil sudah segitu banyaknya, namun pembelanjaannya atau penggunaanya tidak efektif. Bahkan anggaran yang ada dirancang untuk defisit anggaran. 


“jadi kenapa defisit? karena antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara lebih besar pengeluaran negara (belanja negara), jadi besar pasak daripada tiang. Nah membayar defisit itu diambil dari utang, baik utang domestik atau utang luar negeri “, jelasnya.


Tidak hanya itu, Dr. Hj. ANIS BYARWATI kembali menjelaskan utang kepada negara lain memilii tenor bemacam-macam, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara untuk mengambil utang dari luar negeri ada yang tenornya 10 tahun, ada 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. “Nah berarti tahun 2074 jatuh tempoh utang kita, udah gak ada kita kan?, tapi generasi kita ke depan sudah kebagian utang indonesia”.


Diakhir beliau menyampaikan pesan singkat kepada pemerintah salah satunya agar melakukan penajaman alokasi anggaran. Belanja negara perlu lebih difokuskan pada penangangan pandemi dan pemulihan ekonomi, belanja negara yang menghabiskan anggaran besar yang bukan infrastruktur sebaiknya ditunda untuk mengurangi tekanan pada defisit fisikal.[]

Posting Komentar

0 Komentar