Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

INSIHGT #44 PKAD: GAWAT!! PPKM DARURAT?

PKAD—“Gawat!! PPKM Darurat?" dikupas dalam insight #44 Pusat Kajian Analisis (PKAD), Senin (5/7/2021). Diskusi virtual rutin kali ini membahas kebijakan terbaru pemerintah dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk menekan laju kasus covid-19 yang kembali melonjak. 


Ada tiga narasumber yang diundang, antara lain; Prof Daniel M. Rosyid, seorang Kurator Kuliah Kebangsaan Bung Karno. Kemudian ada Dr. Suswanta, M.Si, (Pengamat Kebijakan Publik). Ketiga, Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik dan Sekjend Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa).


Mengawali analisanya, Syafril Sjofyan menjelaskan bahwa sebelum pandemipun, ekonomi kita sudah terjun bebas. Ditambah hantaman pandemi ekonomi semakin terjun bebas menjadi minus 5, 32%. 


Syafril heran mengapa kita tidak belajar dari Cina dalam hal menyelesaikan pandemi. 


“Kita lihat Cina. Cina itu Februari melakukan Lockdown. Nggak lama-lama cuma 76 hari. Tapi lihat pertumbuhan ekonomi mereka merangkak cepat sekali. Pada kwartal kedua setelah lockdown, tumbuh langsung plus 3,2% dari sebelumnya minus 6,8%. Lalu kwartal ketiga 4,9%. Kwartal keempat 6,5%”. Hingga akhirnya tembus di angka plus 18,3%”. Ini luar biasa”, jelasnya detail. 


Prof. Daniel M. Rosyid menjelaskan bahwa “kita saat ini sedang mengalami darurat mal administasi publik. Mereka (penguasa) menciptakan regulasi yang ugal-ugalan. Ditafsirkan dengan ugal-ugalan. Untuk kepentingan sepihak yaitu penguasa, bukan untuk kepentingan kita (rakyat).”


Kesalahan dari sisi kebijakan pemerintah sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Hanya memang rezim hari ini membuatnya lebih parah. Persoalan negeri ini adalah leadership yang lemah dalam merespon bencana. Telah terjadi diss-organize respon. Hal ini disebabkan banyaknya kepentingan diseputar RI I yang ingin menagih janji-janji politiknya untuk kepentingan modal. Ini yang membuat kepemimpinan tidak efetif dan tidak solid. 


Terkait hal tersebut. Rakyat tidak boleh tinggal diam. Mengkritisi kebijakan penguasa merupakan kebaikan. Suara rakyat tak bisa dibungkam. Jangan sampai dalam PPKM negara abai terhadap kewajibannya memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Bukan malah mengancam dan menuntut hak rakyat.


Tak ayal, Dr. Suswanto M.Si memberikan prepektif lain. Menurutnya, rakyat wajib mengkritisi kebijakan penguasa. Karena mereka dipilih dan dibayar oleh rakyat untuk melayani rakyat. 


“Pemerintah punya resources untuk itu. Jika ini tidak dilakukan maka rakyat berhak menuntut. Nalar kritis ini bukan karena benci, tapi justru mengingatkan agar mereka menjalankan amanahnya dengan baik. Semua orang berhak mendapat pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak, berkualitas, gratis, minimal murah.”


Diskusi virtual bersama tiga narasumber kali ini mengerucut pada kesimpulan yang sama. Pertama, pemimpin yang tidak capable dan sistem yang buruk melahirkan kebijakan serampangan. Dan rakyatlah yang kemudian menjadi korban. 


Kedua, sebagai warga negara kita tetap harus berpikir waras sekaligus kritis, termasuk terus mengingatkan penguasa bahwa tugasnya adalah melayani rakyat, bukan sebaliknya.


Ketiga, dibutuhkan dua hal penting agar bangsa ini benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Yaitu pemimpin profesional dan punya kapasitas, dan sistem yang baik. Karena jika hanya salah satu, maka tidak akan ada perubahan signifikan. Good government bukan ala bank dunia tapi ala Islam. Berdasarkan tauhid yang lurus, dan dalam pengembangannya berada di bawah koridor syariat Islam.


Diskusi ini mendapatkan sambutan baik pemirsa. Tampak sudah lebih dari 3000 viewers dalam pantauan redaksi. Upaya PKAD mengawal kebijakan ini diapresiasi positif oleh masyarakat. Buktinya beragam pendapat di kolom komentar tampaknya rakyat bersuara lantang.

Posting Komentar

0 Komentar