PKAD—Pengamat Sosial Ekonomi dan PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyimpulkan Undang-Undang Cipta Kerja telah berhasil menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Namun rakyat yang dimaksudnya adalah rakyat yang berada di lapisan atas, bukan rakyat Indonesia tapi rakyat dari Tiongkok.
"Jadi mesti itu sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia, mungkin undang-undang Dasar 1945 perlu ditambah juga ya kan. Sebenarnya kita sudah mengerti sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat itu maksudnya meski tidak disebut Indonesia gitu ya, ya itu maksudnya adalah rakyat Indonesia,”ungkapnya di Insight ke-107 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK: Kompromi dan Arogansi Oligarki Jumat (26/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Lanjutnya, “Tetapi ini rakyat yang disejahterakan dengan sebesar-besarnya kemakmuran itu adalah rakyat Tiongkok".
Anwar bersyukur Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan UU Cipta Kerja cacat secara formil. Akan tetapi itu sudah terlambat. Oleh karena itu menurutnya terkesan ada kelompok-kelompok berkepentingan yang turut campur tangan.
“Misalnya ia mencontohkan negara kita adalah negara demokrasi, tetapi yang lebih berperan bukan demokrasi, melainkan adalah moneykrasi. Pemerintahan yang dikendalikan oleh uang. Dimana partai-partai politik ingin bersaing dan ingin mendapatkan suara terbanyak sehingga kalau bisa mereka mayoritas di parlemen. Maka mereka akan bisa menentukan segala-galanya,”jelasnya.
Anwar mengungkapkan, untuk itu mereka harus bisa merebut hati rakyat dan salah satu cara bisa merebut hati rakyat adalah dengan memberikan rakyat uang. Timbul pertanyaan, partai ini punya uang? dari mana partai ini punya uang padahal partai ini tidak punya perusahaan? Sehingga ia menyimpulkan partai-partai ini sesungguhnya tidak punya duit. Salah satu cara agar partai-partai tersebu memiliki uang adalah melalui undang-undang ini.
"Dan spanjang pengetahuan saya ya, tidak ada undang-undang di negeri ini yang dibuat yang terkait dengan ekonomi ya. Itu yang tidak ditongkrongi oleh pemilik kapital, tidak ada itu. Undang-undang rokok itu ditongkrongin oleh pemilik kapital gitu kan. Apalagi ini menyangkut sumber daya alam yang potensinya sangat besar, nilainya sangat besar," ungkapnya.
Anwar Abbas tampil memesona di diskusi kali ini. Selain dikenal sebagai Wakil Ketua MUI, beliau juga kerap mengisi acara baik online maupun offline. Acara PKAD kali ini tampil berkesan dan penuh dengan pencerahan.[]
0 Komentar