Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Maunya Win Win Solution dalam Permenkes No.52 Tahun 2016


PKAD—"Maunya win win solution," begitulah statment yang dilontarkan Dr. dr. HM Rudiansyah, M.Kes., SpPD., KGH, FINASIM - IDI dalam Insight # 100 Pusat Kajian Dan Analisis Data. Acara ini diselenggarakan Jum'at (12/11/2021) bertema "Pemenkes No 52 Tahun 2016, Nakes Sejahtera Atau Sengsara? ".


dr. Rudiansyah menyampaikan kondisi di lapang ketika sebelum BPJS dan setelahnya. Ada perbedaan pemikiran antara ASKES dengan BPJS. ASKES walaupun BUMN tetep berpikir mencari untung, sedangkan BPJS tidak sehingga harus mengurangi pengeluaran. Walaupun jumlah kapitasi BPJS lebih besar, akan tetapi dari sisi penyediaan obat - obatan tidak bisa melayani obat yang tidak ada di dalaam paket.


Ada beberapa catatan dari kebijakan BPJS terkait dengan tingkatan vaskes. Beliau memaparkan bahwa Rumah Sakit A yang merupakan merupakan rujukan terakhir pelayananya belum sesuai dengan vaskes 3. 


“Pasalnya, perhitungan paket tidak sesuai. Ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah. Akibatnya biaya yang harus dikeluarkan besar tapi dihitung sedikit. sehingga terjadi pembengkakan biaya. Beliau menyampaikan BPJS pernah jebol 9 milyar,”tambahnya.


Terkait pembatasan kapitasi tiap vaskes yang tidak sesuai dengan kemampuan, dan adanya kebijakan untuk pihak swasta yang dokternya harus stand by beliau menyampaikan ini merupakan ketimpangan. Sehingga pemerintah dan organisasi profesi ini butuh duduk bersama untuk membuat aturan agar tidak terjadi ketimpangan. 


IDI pun membuat penyikapan terkait PMK 52 ini dengan membentuk badan otonom terkait biaya yang pantas untuk diberikan kepada dokter kemudian dimajukan kepada Kemenkes. Agenda PKAD berlangsung lancar. Ini menjadi daya tarik praktisi kesehatan dan dunia kedokteran.[]

Posting Komentar

0 Komentar