Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Peni Cholid: Pengesahan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Bertolak Belakang Dengan Filosofi Ilahiyah


Merespon pengesahan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, Akademisi UIN Jakarta Peni Cholid mengungkapkan dari segi dogmatis tidak ada toleransi. Menurutnya jangankan free seks, yang khalwad saja harus dihindari. Jadi free seks itu jelas pelanggaran berat. Namun kita berhadapan dengan orang yang tidak peduli dengan hal seperti itu atas alasan sederhana, demi hak asasi manusia. Ini berorientasi pikiran yang bertolak belakang dengan filosofi ilahiyah sehingga sangat antroposentris.


"Jadi terfokus pada manusianya. manusia segala-galanya. Ini bertolak belakang yang sangat fundamental. Apapun manifestasi dari keinginan semacam itu otomatis juga akan selalu bertolak belakang," ungkapnya dalam Insight ke-106 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Diskusi dan Aksi Tolak Permendikbud Ristek Liberal Jumat (26/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.


Menurut Peni, persoalannya sudah dididik saja, baik di rumah dan sekolah, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran seksual. Dan masalahnya sekarang masuk dalam menginstitusionalisasikan sesuatu yang itu akan acek dan abadi, merasuk ke setiap sendi kehidupan kita.

"Nah persoalannya kebijakan sekarang kan. Yang sebetulnya kan kebijakan itu adalah dari menterinya. Menteri ditunjuk oleh siapa gitu kan ya. Nah seandainya Pak Jokowi aware terhadap hal ini, ini bisa berhenti. Nah inilah yang kalau harapan kita pasti lah daripada yang sudah diberi mandat itu dan itulah yang harus mengambil menurut saya," tuturnya lagi.


Intelektual kampus tersebut menyampaikan yang harus kita tahu dibalik itu semua bukan hanya persoalan free seks saja. Persoalan lain seperti kasus ulama, dan lain sebagainya, dibalik itu semua terjadi dengan sangat sistematik. Sehingga harus di expose bahwa ini tidak sejalan, apalagi dengan organisasi berbasis Islam. Keberhasilan dan kegagalan terukur dari situ.

"Saya tidak bisa membayangkan merajalelanya seks asal-asalan dengan pertimbangan suka sama suka. Ya Siapa yang nggak suka seks? Ya sama lah. Kalau nggak suka seks berarti abnormal kan, tapi justru disitulah masalahnya. Suka sama suka seks berdasarkan Human Rights, manusia segala-galanya, tidak berhadapan dengan Tuhan dan agama itu segala-galanya. Jadi ada dua kalau kita paradoks kan ini betul-betul kontradiktif. Jadi kita harus lakukan sesuatu." Jelas Peni Cholid

Posting Komentar

0 Komentar