Home

PKAD—Pemberitaan terkait latihan bersama (latma) TNI AD dengan Tentara Amerika Serikat viral di media. TNI AD pun menggelar konfrensi pers. Latihan ini merupakan latihan terbesar. Pusat Kajian dan Analisis Data mengdakan diskusi online via zoom dan youtube. Mengangkat tema “Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15 Tentara Indonesia Dan Amerika Serikat, Implikasi Kedigdayaan Militerkah?”, Jumat (30/7/2021). Hadir sebagai narasumber Khairul Fahmi (Institute for Security and Strategic Studies), Marsekal Muda TNI (Purn) H. Amirullah Amin (Pengamat Militer), Dr H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si (Dosen Hubungan Internasional). Khiarul Fahmi mengungkapkan “Jika ingin membandingkan kekuatan militer AS dengan Indonesia, maka akan terlalu ketinggian. Namun disisi lain, skala Asia Tenggara, Indonesia memiliki statistik kekuatan militer yang terbesar. Setelah Indonesia posisi kedua diisi Vietnam.” Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dr.Muhammad.S.H.,M.H : Undang-Undang RKHUP Disahkan, Pasti Terjadi Rivalisasi antar Tokoh Politik

 


PKAD--Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) Dr.Muhammad.S.H.,M.H. menilai pengesahan RKHUP akan memunculkan rivalitas di antara para tokoh politik terutama dalam penegakkan hukum. 


"Ini akan menjadi sebuah rivalitas yang mau tidak mau akan membenturkan antara institusi hukum yang satu dengan institusi hukum yang lain, kemudian antara satu pelaku politik satu dengan yang lain,"bebernya dalam perspektif ke-50 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) : RKUHP Mau Disahkan, Penegakan Hukum atau Alat Politik??!!, Jum'at (17/06/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data. 


Kemudian lanjutnya, undang-undang ini ruhnya itu bukan dalam rangka untuk membuat masyarakat baik tapi mencerderai, maka ketika masyarakat dicederai nanti akan ada gelombong-gelombang protes sebagaimana undang-undang OMNIBUS Law dan ini menjadi masalah serius di lapangan. 


"Hal itu bisa terjadi karena negara tidak mengerti bahwa hukum itu harus tumbuh di antara masyarakat, dimau oleh masyarakat dan harus menyentuh apa yang dirasakan oleh masyarakat,"jelasnya 


Karena menurutnya ketiga faktor tersebut tidak ada dalam proses pembuatan undang-undang RKUHP ini, yang ada semua berdasarkan kemauan negara dan ini dianggap bukan hukum. 


"Jika sebuah undang-undang tidak memenuhi ketiga faktor tersebut maka itu bukan hukum karena hukum itu harus membuat masyarakat teratur, patuh dan merasa terlindungi,"tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar