Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP)
Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara diberitakan mengalami kebakaran hebat pada Jum'at, 3 Maret 2023. Kebakaran tersebut merenggut 19 korban meninggal dunia dan 49 korban luka-luka (5/3). Depo Plumpang sendiri tidak jauh dari pemukiman warga yakni hanya sekitar 1,5 km dari rumah warga. Hal demikian tentunya berpotensi menyumbang korban penduduk yang cukup besar bila sewaktu-waktu terjadi insiden.
Depo Plumpang itu menjadi terminal akhir BBM dari kilang Balongan. Depo Plumpang menyuplai sekitar 25 persen dari total kebutuhan BBM Pertamina. Kapasitas tangki penampungannya itu mencapai 291.889 kiloliter. Stok hariannya mencapai 16.504 kiloliter. Artinya tatkala terjadi kebakaran pada kilang ataupun tangki Pertamina tentunya mengurangi stok BBM untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Kasus kebakaran Depo Plumpang saat ini bukanlah yang pertama. Di tahun 2009, Depo Plumpang pernah mengalami kebakaran yang menewaskan belasan orang. Kejadian berulang ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan di tangki Pertamina. Bahkan dengan mudahnya penanganan kepada korban cukup bertanggung jawab atas pengobatannya.
Mestinya Indonesia bisa belajar dari kasus yang sudah pernah terjadi. Bahkan kebakaran di kilang milik Pertamina terus saja berulang tanpa solusi yang signifikan. Dalam 2 tahun terakhir terjadi 6 kali kebakaran kilang minyak Pertamina.
Kebakaran di Kilang Balongan, Indramayu pada 20 Maret 2021. Insiden ini menelan 20 korban, 15 luka ringan dan 5 luka bakar berat. 4 kilang di Balongan ludes. Ini setara dengan 7 persen dari persediaan migas di Balongan. Pada Juni dan Nopember 2021, terjadi kebakaran di kilang Pertamina Cilacap. Lalu di tahun 2022, terjadi kebakaran kilang di Balikpapan sebanyak 2 kali kejadian. Pada 4 Maret 2022 terjadi kebakaran di 8 kilang minyaknya. Lalu terjadi lagi kebakaran pada Bulan Mei 2022. Sedangkan pada 7 September 2022 terjadi kebakaran kembali di kilang Pertamina yang ada di Balongan, Cilacap.
Menilik terus terulangnya kebakaran baik di kilang Pertamina maupun di tangki depo Pertamina, mestinya ada solusi menyeluruh terkait sistem keamanan, kinerja manajemen kilang dan juga sistem pasokan energi dalam negeri. Untuk sistem keamanan harusnya segera memakai standar internasional berbasis zero accident. Memang akan berbiaya sangat mahal. Itu mestinya tidak jadi persoalan. Pembiayaannya bisa diambil dari hasil migas. Hanya saja dengan basis ekonomi liberal, akan sangat berat negara mengkover pembiayaannya. Pasalnya banyak ladang-ladang minyak yang diserahkan kepada swasta.
Memang untuk zero accident harus memperhatikan jarak pembangunan kilang dan tangki jauh dari pemukiman. Di samping itu pembaruan kilang yang tersedia. Kilang Pertamina yang paling tua ada yang berusia 92 tahun dan yang terbaru berusia 20 tahun. Tentu ini terkait dengan manajemen pengelolaan kilang. Harus ada audit terukur dan berkala terhadap kinerja manajemen kilang dan depo Pertamina. Jika tidak mampu, ya harus segera diganti. Lebih baik mengganti dengan orang yang berkompeten daripada timbul korban dari rakyat dan kerugian bagi keuangan negara.
Begitu pula dari terulangnya insiden kebakaran kilang dan tangki Pertamina, tidak heran bila ada yang pandangan bahwa itu ada unsur kesengajaan. Dengan semakin banyak kilang dan tangki yang terbakar, tentunya pasokan energi dalam negeri makin berkurang. Artinya kuota impor migas makin besar. Hal ini makin dikuatkan dengan kebijakan menaikkan harga BBM per 3 September 2022.
Kita ambil data tahun 2021. Total produksi migas dalam negeri tahun 2021 hanya 600 ribu barrel per hari. Akhirnya kuota impor meningkat dibandingkan 2020. Nilai impor migas tahun 2021 adalah 13,77 juta ton naik 31 persen dibandingkan 2020. Artinya dengan naiknya kuota impor ini menjadikan harga BBM di dalam negeri mengalami kenaikan. Apalagi kalau diembel-embeli alasan kenaikan harga minyak dunia.
Demikianlah sistem sekuler demokrasi dengan ekonomi liberalnya. Komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak telah diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing. Tentunya pola pikir mereka adalah untung rugi. Maka tidak heran bila produksi dan distribusi BBM disinyalir ada mafia energi yang bermain. Tentu saja negara sekuler tidak akan mampu mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.
Hanya Islam yang Mampu Wujudkan Kemandirian Energi
Solusi mewujudkan kemandirian energi dengan tiga aspek yakni sistem keamanan kilang dan tangki berbasis zero accident, sistem manajemen yang handal dan produksi serta distribusi migas berkeadilan, hanya akan bisa diwujudkan dalam sistem Islam. Hal ini karena Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengelola energi.
SDA dan sumber energi dalam pandangan Islam, merupakan komoditas milik rakyat. Artinya hanya negara yang berhak mengelolanya. Hasilnya dikembalikan pada rakyat. Dengan demikian akan tersedia dana yang sangat mencukupi dalam melakukan sistem keamanan kilang berbasis zero accident. Termasuk negara akan mampu menyediakan kilang-kilang baru dalam jumlah yang cukup. Memang pengadaan kilang baru membutuhkan dana minimal Rp 100 trilyun. Bagi negara yang berbasis Islam, membangun kilang bukanlah kendala utama. Justru akan ada revolusi migas besar-besaran. Ladang-ladang migas yang belum dikelola akan segera dieksplorasi dan dieksploitasi untuk menunjang ketersediaan energi di dalam negeri.
Kalaupun terjadi kecelakaan setelah dilakukan penataan menyeluruh dan perbaikan manajerial tata kelola migas, maka negara akan mampu cepat tanggap menangani korban. Para pekerja di sektor migas tentu akan diperhatikan akomodasi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan keluarganya oleh negara dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak akan terjadi kecelakaan yang mengorbankan pemukiman penduduk. Bukankah salah satu standar keamanan zero accident itu bahwa kilang migas harus dibangun jauh dari pemukiman penduduk? Dan satu hal penting yang menjadi prinsip bahwa nyawa manusia sangat dijaga oleh Islam, apalagi nyawa seorang muslim. Oleh karena negara berbasis Islam yakni Khilafah Islam akan menempatkan orang yang kompeten, amanah dan punya rasa takut kepada Allah yang tinggi, untuk menempati posisi manajemen pengelolaan migas, termasuk di manajemen BUMN maupun BUMD.
Dengan sistem Islam, kaum muslimin akan mampu mewujudkan kemandiriannya dalam segala bidang, termasuk dalam bidang energi. Sudah waktunya kaum muslimin untuk bergerak bersama mewujudkan kemandirian energi dengan sistem Islam.
#06 Maret 2023
0 Komentar