Oleh: Indha Tri Permatasari
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers, Jumat (5/5) menjelaskan pemerintah telah berhasil memulangkan 1.138 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan abal-abal yang dipromosikan lewat media internet atau online scam. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Pemerintah memfasilitasi penampungan sementara setelah mereka berhasil dievakuasi, pendampingan hukum, bimbingan kejiwaan, sampai pada pemulangan kembali ke Indonesia. (www.voaindonesia.com)
Pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan kerja luar negeri secara daring atau online scam ternyata bisa memperdaya pihak lain supaya mereka dianggap bagian dari korban. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (15/5/2023) (kompas.com)
Para pekerja yang menjadi korban TPPO itu mayoritas tergiur pekerjaan dengan gaji besar tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus. Tawaran pekerjaan itu disebarkan melalui media sosial. Kebanyakan pekerjaan yang ditawarkan yakni menjadi customer service (CS) dengan gaji antara 1.000 sampai US$1.200. Namun tidak meminta kualifikasi khusus, artinya dengan gaji sampai US$1.200 sekitar Rp18 juta tidak ada persyaratan khusus yang diminta.
Para korban online scam juga berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja. Mereka menggunakan visa bebas kunjungan wisata yang bisa dipakai ke sesama negara Asia Tenggara.
Trebatasanya Lapangan Kerja
Kemiskinan mendorong sebagian rakyat untuk mengadu nasib di negara tetangga. Apalagi janji seribu lapangan kerja tak kunjung nyata. Sementara itu, ancaman perdagangan orang lintas negara masih besar. Sayangnya perlindungan negara atas keamanan rakyat di negara luar belum dapat terwujud nyata. Setiap tahunnya, perdagangan manusia melibatkan hubungan antar negara. Parahnya, Indonesia masuk jadi korban terbesar di ASEAN. Kemiskinan menjadi faktor paling dominan dalam mendorong terus berlangsungnya perdagangan manusia.
Namun, andai mereka mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak di dalam negeri, mungkin mereka memilih untuk tidak berangkat. Mereka dapat hidup layak dan bahagia berkumpul dengan keluarga. Sayangnya, kondisi ekonomi yang makin sempit, susahnya mencari lapangan kerja, kecilnya pendapatan, minimnya pendidikan, ataupun utang yang berlipat-lipat, membuat mereka terpaksa menjadi pekerja di negara tetangga.
Maka dengan maraknya kasus ini, Indonesia dan seluruh negara yang warganya menjadi korban perlu melakukan evaluasi. Negara yang seharusnya mengurusi rakyat tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Negara gagal menjamin kesejahteraan rakyat karena faktanya rakyat sampai harus mencari merantau sendiri ke negeri orang. Tingginya angka pengangguran bukti ketidakmampuan membuka lapangan kerja yang cukup. Negara hanya mementingkan investasi yang harapannya dapat membuka lapangan kerja, tetapi pada faktanya banyaknya industri tidak bisa menyelesaikan masalah pengangguran.
Negara juga tidak bisa menjamin kesejahteraan seluruh warga secara merata, meski berbagai bantuanyang ada. Ini karena bantuan itu ditujukan hanya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, bukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Ini berarti negara tidak memahami kewajiban utamanya dan sekadar berperan sebagai regulator. Kasus ini pun membuktikan bahwa negara tidak mampu menjaga keamanan warga negaranya di negeri orang.
Kapitalisme Penyebab TPPO
Banyaknya pelaku TPPO karena dorongan materi dan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apa pun meskipun merugikan orang lain. Inilah konsep pemikiran ala kapitalisme, membuat orang mementingkan materi walau mereka harus melakukan kejahatan.
Selain itu, kapitalisme tidak hanya melahirkan orang-orang jahat, melainkan juga menciptakan negara yang tidak memperhatikan rakyat. Kapitalisme membuat negara tidak menjalankan kewajibannya atas rakyat, tetapi membuat kebijakan sesuai pertimbangan ekonomi. Bahkan, pemegang kebijakan dibiarkan dikuasai oleh para kapitalis yang memiliki kepentingan. Jadi selama sistem kapitalisme yang dianut meskipun berbagai konferensi berusaha menyelesaikan masalah ini, baik di tingkat ASEAN atau Internasional, tidak ada jaminan TPPO sirna karena unsur pemicunya tetap ada.
Islam Mencegah Perdagangan Orang
Di dalam Islam terwujudnya kesejahteraan setiap individu rakyat adalah kewajiban negara. Oleh karena itu khilafah memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri, tanpa harus menjadi pekerja di luar negeri.
Islam juga memliki mekanisme dalam mengatasi perdagangan manusia. Khlafah tidak akan membiarkan terjadinya TPPO untuk tujuan apa pun. Berikut di antara cara Khilafah untuk mencegahnya:
1. Menerapkan sistem ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat telah hidup sejahtera, tidak ada alasan yang dibenarkan bagi perempuan untuk bekerja ke luar negeri dengan alasan tuntutan ekonomi. Apalagi nafkah bagi perempuan sudah ditanggung oleh wali.
2. Menerapkan kebijakan luar negeri yang menjamin keamanan warga negara dan orang asing.
3. Menerapkan sistem ketenagakerjaan yang adil.
4. Kebijakan luar negeri Khilafah menjamin keamanan dunia dari kejahatan transnasional.
Dengan demikian, menyelesaikan kejahatan perdagangan manusia tidak bisa hanya dengan mengenali modus-modus tindak kejahatannya. Tidak pula dengan mengharapkan solusi lewat konferensi- konferensi. Namun, harus dengan mewujudkan tatanan baru untuk dunia, yakni Khilafah, yang akan menghentikan hegemoni kapitalisme. Inilah satu-satunya jalan untuk menhentikan perdagangan manusia di dunia.
0 Komentar