Oleh: Esnaini Sholikhah,S.Pd
Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia, terutama wilayah paling timur yaitu Papua. Kasus kemiskinan ini banyak terlihat di lapangan dikarenakan kurangnya pemerataan pembangunan dan ekonomi yang masih tertinggal di wilayah Papua. Namun kondisi ini sangat berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay. Ia menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo "banyak membawa perubahan dan keberhasilan" di masyarakat paling Timur Indonesia itu.
"Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Theofransus menyatakan bahwa kemiskinan di Papua diklaim turun berdasarkan peningkatan IPM dan menurunnya tingkat kemiskinan. Secara angka memang nampak penurunan, dari 28,17 persen di Maret 2010 di menjadi 26,56 persen di 2022. Klaim pemerintahan Jokowi tentang keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Papua mengacu pada sejumlah data, yaitu beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61; Kabupaten Mimika 75,08; Kabupaten Biak Numfor 72,85; dan Kota Sorong 78,98. Selain itu, IPM Papua pada 2010 hanya 54,45 persen, kemudian naik menjadi 61,39 pada 2022. Sedangkan IPM Papua Barat pada 2010 hanya 59,60 persen, kemudian meningkat menjadi 65,89 pada 2022. Pemerintah juga mengeklaim bahwa tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 28,17% pada Maret 2010 menjadi 26,56% pada 2022. Sementara itu, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82% pada 2010 menjadi 21,33% pada 2022 (CNN Indonesia, 11-6-2023)
Penurunan angka stunting dan kemiskinan, serta peningkatan IPM di Papua dan Papua Barat memang patut diapresiasi. Namun, penurunan tersebut terjadi dalam rentang waktu sepuluh tahun, padahal sumber daya alam Papua luar biasa besar. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa perkembangan tersebut terhitung lambat. Dan sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar.
Sejatinya akar permasalahan yang terjadi di Papua bersumber dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Sistem ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan pembangunan ekonominya berjalan lamban. Dalam sistem ekonomim kapitalis, pengelolaan harta milik umum dikelola oleh pihak swasta. Alhasil segenap kekayaan alam yang ada di negri ini akan dikuasai asing/swasta. Sehingga, menjadikan pihak asing dapat mengeruk semua kekayaan alam yang ada di negri ini untuk memperkaya dirinya dan golongannya. Dan dalam sistem ini, negara hanya bertindak sebagai regulator kebijakan saja. Sehingga, wajar jika nantinya kebijakan kebijakan yang ada, justru membuat pembangunan di Papua tidak akan mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain.
Namun berbeda dengan sistem ekonomi Islam dalam mengatur negaranya. Dalam Islam, pembangunan akan dijalankan secara merata, bukan berdasarkan pendapatan tiap daerah atau potensi ekonomi tiap daerah. Wilayah yang minus akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan wilayah yang secara ekonomi mengalami surplus. Distribusi harta, kualitas hidup, dan kesejahteraan bisa merata di seluruh penjuru negeri. Pun kesejahteraan Papua akan mudah diwujudkan bila negara ini menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. Negara Islam (Khilafah) akan menjadikan SDA tidak dikuasai oleh asing. Dengan kebijakan politik ekonomi Islam, kekayaan alam yang dimiliki Papua diposisikan sebagai harta milik umum. Alhasil rakyat dapat memanfaatkan hasilnya. Dengan segenap kekayaan tersebut, bukan hanya Papua yang sejahtera, bahkan bisa berguna untuk menghidupi rakyat seluruh Indonesia.
Dalam dekapan syariat Islam, Papua akan mendapat keadilan, kesejahteraan, serta kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan terpenuhi. Pembangunan pun akan dijalankan secara merata di berbagai wilayah kekuasaannya. Khilafah akan memperhatikan betul tentang kesejahteraan rakyatnya, bahkan pemenuhan per individu dari kebutuhan rakyatnya. Khilafah juga akan memberikan fasilitas-fasilitas publik yang mendukung untuk kualitas hidup dan kualitas kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis. Dengan demikian, solusi seluruh problematik seperti di Papua ini hanya bisa diselesaikan tatkala negara ini menerapkan sistem Islam. Yaitu sistem yang dalam pengelolaan SDA nya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Wallahu a’lam bisshowab.
0 Komentar