Home

Elon Musk membahas soal Khilafah dihadapan ribuan undangan dalam agenda yang besar, agenda yang gak main-main yakni konferensi pemimpin negara-negara pemerintahan dunia atau KTT Pemerintahan Dunia dengan tema "Membentuk Pemerintah-Pemerintah Masa Depan” yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 13 dan 14 Februari kemarin. Ia mengatakan bahwa “Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan, karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Musk juga mencontohkan terkait sejarah jatuhnya Roma sementara umat Islam bangkit dengan ke-Khilafahan-nya sebagai contoh peradaban yang menghasilkan pelestarian pengetahuan dan kemajuan ilmiah. "Ketika Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk. Dan itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah," katanya dikutip dari foxbussines.com. CEO Tesla ini berani mengatakan kata 'Khilafah' dihadapan ribuan undangan dari berbagai negara tersebut bahkan memuji kemajuan peradaban ketika khilafah tegak pada masa lalu. Dari sini kita sebagai muslim seharusnya malu, seorang Atheis saja memuji kemajuan peradaban Islam, kenapa malah ada dari segolongan kita justru enggan serta menghadang orang yang memperjuangannya, mempersekusi orang yang mendakwahkannya dan juga menolaknya, dengan alasan takut negaranya nanti berperang, terpecah belah atau alasan yang konyol lainnya, ini justru menampakkan kejumudan kita dan kelemahan kita, kalau kita tidak percaya diri dengan ajaran agama kita berarti memang perlu dibenahi iman kita, agar bisa kembali lagi kejalan yang lurus. www.pojokkota.com

LPG Melon Kembali Sulit, Rakyat Menjerit

 


Oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd

(Pendidik dan Pengamat Kebijakan Sosial)


Disaat harga kebutuhan pokok yang tak kunjung stabil, rakyat kembali disuguhi persoalan langkanya LPG 3 kg subsidi di sejumlah daerah. Kelangkaan LPG subsidi ini sampai membuat ibu-ibu harus antri panjang, bahkan mereka harus berkeliling dari satu agen ke agen lainnya demi membeli 1 tabung LPG melon. Kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi ini menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati ada berbagai penyebabnya, termasuk salah satunya adalah peningkatan konsumsi dan dugaan tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Namun di tengah kelangkaan LPG 3 kg di pasaran, pemerintah justru meluncurkan LPG 3 kg non subsidi bermerk Bright, yang kebijakan ini malah membuat rakyat memupuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. 


Berdasarkan pendistribusian LPG subsidi yang tidak merata untuk memperbaikinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK, hal ini dilakukan supaya bisa dijadikan dasar untuk mendata rakyat yang berhak menerima subsidi dan tidak. Pendataan penerimaan LPG subsidi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan kepada pemerintah. Nicke juga menghimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg melon ini merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. (tirto.id, 25/7/2023)


Berbagai permasalahan ekonomi rakyat saja belum pulih, bahkan kenaikan harga-harga pangan yang terus mengalami kenaikan. Masih saja rakyat ditambah beban dengan sulitnya memperoleh tabung gas LPG. Padahal kita tahu bahwa peruntuknya sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Ketidakstabilan ekonomi dan kenaikan harga pangan dikhawatirkan membuat rakyat akan beralih ke gas LPG 3 kg. Peralihan secara besar-besaran ini bisa mengakibatkan kelangkaan. Jika kelangkaan terjadi maka untuk mengatasi masalah tersebut, impor menjadi solusi yang dilakukan pemerintah.


Sebenarnya masalah LPG mahal dan kelangkaan LPG Subsidi hanyalah satu dari sederet problem yang akan terus kita rasakan jika sistem kapitalisme yang dipakai saat ini. Sistem ini menjadikan pengelolaan SDA yang ada dialihkan oleh para capital (pemegang modal). Sehingga dampaknya melalui sistem ini, rakyat sulit merasakan manfaatnya. Karena manfaat dari SDA akan diperjual belikan kepada rakyat dan hasilnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang yang memiliki modal besar. Keadaan juga diperparah dengan ketergantungan negara terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan energi. Inilah konsekuensi penerapan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Asas kepemimpinannya jauh dari nilai-nilai kebaikan, bahkan meniscayakan para penguasa menggunakan kewenangannya untuk meraih keuntungan pribadi dan maslahat bagi segelintir orang. Lantas jika kita ingin menyelesaikannya, butuh solusi yang sangat mendasar dan pasti benar, yakni berupa penerapan aturan-aturan Islam secara kaffah.


Sistem kepemimpinan Islam berlandaskan bahwa maslahat umat wajib menjadi salah satu visi kepemimpinan. Karena itu, Islam memberikan seperangkat aturan yang menuntun penguasa untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelindung umat hingga orang per orang bisa disejahterakan.


Dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang menghalangi umat mendapatkan haknya, bahkan oleh negara. Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola saja. Itu pun harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Adapun pihak swasta (apalagi asing) diharamkan untuk menguasainya, karena kondisi ini bisa membuka peluang ketergantungan, bahkan penjajahan. Apalagi pengelolaan berbasis kapitalisme tidak jarang memunculkan berbagai kemudaratan, seperti munculnya krisis lingkungan. Padahal, urusan kedaulatan dan ketahanan energi, serta kelestarian lingkungan merupakan hal krusial, bahkan wajib dalam Islam.


Negara yang menerapkan aturan Islam, tugas utamanya ialah menjadi pelayan terbaik rakyat yang senantiasa menjamin dan memberikan kebutuhan pokok dengan maksimal. Tanpa pandang bulu, negara juga harus memastikan setiap individu rakyat dapat terpenuhi kebutuhan asasi mereka, tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan harga yang mahal. Kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan, layanan publik, serta fasilitas dan sumber daya alam yang menguasai hajat orang banyak juga merupakan hak seluruh rakyat yang tidak boleh diserahkan kepada individu atau swasta. 


Rasulullah ﷺ bersabda, 

“Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).


Dimana, hadist di atas merupakan dalil bahwa pengelolaan terhadap hajat orang banyak seperti api, yang dalam hal ini merupakan perumpamaan untuk gas ataupun hasil tambang minyak merupakan perkara yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok, ataupun negara. Disini, negara hanya bertugas sebagai pengelola dan mendistribusikan hasil pengelolaannya tersebut kepada seluruh masyarakat secara murah bahkan gratis. 


Alhasil, terwujudnya kemakmuran yang terjadi jika berada di bawah sistem Islam merupakan hal yang wajar. Sebab selain menggunakan aturan terbaik dari Sang Pencipta-syariat islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, para penguasanya juga paham betul bahwa jabatannya tersebut merupakan amanah berat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat sehingga mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanahnya tersebut. Hal ini mereka lakukan bukan hanya karena kewajiban sebagai pemimpin namun juga sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Wallahu’alam. Bisshowab.

Posting Komentar

0 Komentar