LPG Melon Kembali Sulit, Rakyat Menjerit

 

Oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd

(Pendidik dan Pengamat Kebijakan Sosial)

Disaat harga kebutuhan pokok yang tak kunjung stabil, rakyat kembali disuguhi persoalan langkanya LPG 3 kg subsidi di sejumlah daerah. Kelangkaan LPG subsidi ini sampai membuat ibu-ibu harus antri panjang, bahkan mereka harus berkeliling dari satu agen ke agen lainnya demi membeli 1 tabung LPG melon. Kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi ini menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati ada berbagai penyebabnya, termasuk salah satunya adalah peningkatan konsumsi dan dugaan tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Namun di tengah kelangkaan LPG 3 kg di pasaran, pemerintah justru meluncurkan LPG 3 kg non subsidi bermerk Bright, yang kebijakan ini malah membuat rakyat memupuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. 

Berdasarkan pendistribusian LPG subsidi yang tidak merata untuk memperbaikinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK, hal ini dilakukan supaya bisa dijadikan dasar untuk mendata rakyat yang berhak menerima subsidi dan tidak. Pendataan penerimaan LPG subsidi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan kepada pemerintah. Nicke juga menghimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg melon ini merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. (tirto.id, 25/7/2023)

Berbagai permasalahan ekonomi rakyat saja belum pulih, bahkan kenaikan harga-harga pangan yang terus mengalami kenaikan. Masih saja rakyat ditambah beban dengan sulitnya memperoleh tabung gas LPG. Padahal kita tahu bahwa peruntuknya sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Ketidakstabilan ekonomi dan kenaikan harga pangan dikhawatirkan membuat rakyat akan beralih ke gas LPG 3 kg. Peralihan secara besar-besaran ini bisa mengakibatkan kelangkaan. Jika kelangkaan terjadi maka untuk mengatasi masalah tersebut, impor menjadi solusi yang dilakukan pemerintah.

Sebenarnya masalah LPG mahal dan kelangkaan LPG Subsidi hanyalah satu dari sederet problem yang akan terus kita rasakan jika sistem kapitalisme yang dipakai saat ini. Sistem ini menjadikan pengelolaan SDA yang ada dialihkan oleh para capital (pemegang modal). Sehingga dampaknya melalui sistem ini, rakyat sulit merasakan manfaatnya. Karena manfaat dari SDA akan diperjual belikan kepada rakyat dan hasilnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang yang memiliki modal besar. Keadaan juga diperparah dengan ketergantungan negara terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan energi. Inilah konsekuensi penerapan sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Asas kepemimpinannya jauh dari nilai-nilai kebaikan, bahkan meniscayakan para penguasa menggunakan kewenangannya untuk meraih keuntungan pribadi dan maslahat bagi segelintir orang. Lantas jika kita ingin menyelesaikannya, butuh solusi yang sangat mendasar dan pasti benar, yakni berupa penerapan aturan-aturan Islam secara kaffah.

Sistem kepemimpinan Islam berlandaskan bahwa maslahat umat wajib menjadi salah satu visi kepemimpinan. Karena itu, Islam memberikan seperangkat aturan yang menuntun penguasa untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelindung umat hingga orang per orang bisa disejahterakan.

Dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang menghalangi umat mendapatkan haknya, bahkan oleh negara. Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola saja. Itu pun harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Adapun pihak swasta (apalagi asing) diharamkan untuk menguasainya, karena kondisi ini bisa membuka peluang ketergantungan, bahkan penjajahan. Apalagi pengelolaan berbasis kapitalisme tidak jarang memunculkan berbagai kemudaratan, seperti munculnya krisis lingkungan. Padahal, urusan kedaulatan dan ketahanan energi, serta kelestarian lingkungan merupakan hal krusial, bahkan wajib dalam Islam.

Negara yang menerapkan aturan Islam, tugas utamanya ialah menjadi pelayan terbaik rakyat yang senantiasa menjamin dan memberikan kebutuhan pokok dengan maksimal. Tanpa pandang bulu, negara juga harus memastikan setiap individu rakyat dapat terpenuhi kebutuhan asasi mereka, tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan harga yang mahal. Kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan, layanan publik, serta fasilitas dan sumber daya alam yang menguasai hajat orang banyak juga merupakan hak seluruh rakyat yang tidak boleh diserahkan kepada individu atau swasta. 

Rasulullah ﷺ bersabda, 

“Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dimana, hadist di atas merupakan dalil bahwa pengelolaan terhadap hajat orang banyak seperti api, yang dalam hal ini merupakan perumpamaan untuk gas ataupun hasil tambang minyak merupakan perkara yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok, ataupun negara. Disini, negara hanya bertugas sebagai pengelola dan mendistribusikan hasil pengelolaannya tersebut kepada seluruh masyarakat secara murah bahkan gratis. 

Alhasil, terwujudnya kemakmuran yang terjadi jika berada di bawah sistem Islam merupakan hal yang wajar. Sebab selain menggunakan aturan terbaik dari Sang Pencipta-syariat islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, para penguasanya juga paham betul bahwa jabatannya tersebut merupakan amanah berat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat sehingga mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanahnya tersebut. Hal ini mereka lakukan bukan hanya karena kewajiban sebagai pemimpin namun juga sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Wallahu’alam. Bisshowab.