Refleksi Hari Kesehatan: Bagaimana Menakar Keberhasilan Program Kesehatan Nasional?

 

Oleh : Indha Tri Permatasari, S. Keb., Bd. (Bidan)

Pada tanggal 7 April 2024, dunia merayakan Hari Kesehatan Sedunia dengan tema yang menggugah, 'My health, my right’, atau kesehatan kita adalah hak kita. Ini adalah momen penting untuk merefleksikan apakah rakyat Indonesia telah mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengklaim memberikan jaminan layanan kesehatan melalui program BPJS, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Layanan yang diberikan BPJS seringkali tidak optimal, kurang berkualitas, dan dihadapkan pada berbagai masalah.

Kesehatan seharusnya menjadi hak asasi yang dijamin negara, dengan akses yang merata dan harga yang terjangkau bahkan gratis. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk akses sulit di daerah terpencil.

Pertama, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan Indonesia masih belum memadai. Meski jumlah dokter meningkat, namun masih kekurangan untuk memenuhi standar WHO. Program seperti Padinakes telah diluncurkan untuk meningkatkan akses pendidikan kesehatan, tetapi biaya sekolah kesehatan yang tinggi masih menjadi kendala.

Kedua, kualitas pelayanan kesehatan harus diperbaiki. BPJS Kesehatan sering kali memberikan pelayanan minimalis dengan prinsip profit oriented, padahal layanan kesehatan seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau.

Ketiga, transformasi kesehatan harus memprioritaskan penyelesaian masalah dasar kesehatan, seperti infrastruktur yang memadai, layanan kesehatan gratis, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Digitalisasi kesehatan penting, tetapi harus diimbangi dengan akses layanan kesehatan konvensional yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan mutu layanan kesehatan, memastikan akses yang merata, dan memperjuangkan hak kesehatan sebagai hak asasi setiap individu. Hanya dengan demikian, kita dapat merayakan Hari Kesehatan dengan penuh makna dan memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transformasi kesehatan seharusnya mengambil inspirasi dari penerapan sistem kesehatan pada masa Islam. Ketika rombongan dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam dan jatuh sakit di Madinah, Rasulullah ﷺ selaku kepala negara memberikan layanan kesehatan gratis kepada mereka. Beliau meminta mereka tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitulmal di dekat Quba’ dan mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh.

Khalifah Umar juga menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan mengirimkan dokter kepada mereka yang sakit tanpa meminta imbalan apapun dari rakyatnya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2/143). Sistem kesehatan gratis dan berkualitas hanya dapat terwujud dalam sistem Khilafah, bukan dalam kapitalisme.

Oleh karena itu, dalam transformasi kesehatan, penting untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ dan Khalifah Umar, di mana layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau kemampuan finansial mereka.