Oleh: Indha Tri Permatasari, S.Keb., Bd. (Aktivis Muslimah)
Peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur belakangan ini melakukan aksi protes dengan membuang susu hasil produksi mereka. Kebijakan pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS) dinilai menjadi penyebab utama masalah ini. Di Boyolali, Jawa Tengah, peternak bahkan menggelar aksi simbolis "mandi susu" di Tugu Susu Tumpah pada Sabtu (9/11/2024).
Aksi serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. PT Nawasena Satya Perkasa (NSP), pengepul susu di wilayah tersebut, membuang susu di area perkebunan sebagai bentuk protes. Direktur PT NSP, Bayu Aji Handayanto, mengungkapkan bahwa pembatasan kuota sejak akhir September 2024 membuat perusahaan tidak mampu menyuplai susu ke pabrik secara maksimal, sehingga pasokan dari peternak tertahan.
Masalah serapan susu lokal ini bukan hal baru. Sebelumnya, UD Pramono, pengepul susu di Boyolali, menutup usahanya akibat tunggakan pajak sebesar Rp670 juta, yang mengakibatkan penghentian penyerapan susu dari mitra peternak.
Krisis Penyerapan Susu Lokal
Rendahnya serapan susu lokal disebabkan oleh preferensi industri terhadap impor susu bubuk atau skim yang lebih murah. Ironisnya, kualitas susu bubuk impor belum tentu lebih baik dari susu segar peternak lokal. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi oleh impor, sementara susu lokal hanya menyumbang 20%.
Masuknya investor asing, seperti dari Vietnam dan Qatar, semakin memperburuk situasi. Rencana investasi produksi susu mereka, yang masing-masing mencapai 1,8 juta ton dan 2 juta ton per tahun, diprediksi akan memperparah tekanan terhadap peternak lokal dan memperkuat ketergantungan impor.
Solusi Pemerintah Dinilai Belum Optimal
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mendorong hilirisasi produk susu melalui koperasi sebagai solusi overproduksi. Pemerintah juga menawarkan insentif dan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Namun, langkah ini dinilai belum menyentuh akar masalah, yakni dominasi para pemodal besar dalam sistem ekonomi saat ini.
Kebijakan impor dengan bea masuk 0% justru semakin menekan harga susu lokal, yang di Boyolali kini hanya Rp7.000 per liter. Dengan ribuan liter susu yang terbuang setiap hari, peternak menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Fokus pada Revitalisasi Peternakan Lokal
Ke depan, pemerintah diharapkan mengambil langkah serius untuk merevitalisasi sektor peternakan lokal. Ketersediaan susu dalam negeri harus ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi lokal, tanpa mengandalkan impor. Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas harga susu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Sebagai salah satu sumber gizi utama, susu memiliki peran vital dalam mendukung kesehatan masyarakat. Pengelolaan komoditas ini seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan peternak lokal dan kebutuhan nutrisi masyarakat.
Islam sebagai Solusi Alternatif
Islam menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil, yang melindungi peternak lokal agar hasil produksi mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Di bawah sistem Khilafah, pengelolaan sektor peternakan difokuskan pada stabilitas harga, pemberdayaan peternak lokal, dan penguatan industri pengolahan susu.
Khilafah juga akan membatasi impor jika merugikan peternak lokal, serta membangun pusat-pusat pengolahan yang menyerap stok susu secara maksimal. Dengan kebijakan ini, kesejahteraan peternak terjamin, ketergantungan impor berkurang, dan kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Sistem ekonomi Islam menjadi solusi alternatif untuk menjawab permasalahan ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:
"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS Yunus [10
]: 57). Wallahu a'lam bissawab.
0 Komentar