Oleh: Dian Afriani (Aktivis Muslimah)
Di tengah kehidupan rakyat yang semakin berat akibat kenaikan harga pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi, pemerintah menghadirkan kebijakan pengelompokkan masyarakat berdasarkan desil. Desil sebagai salah satu instrumen mengidentifikasi tingkat kesejahteraan penduduk serta menentukan sasaran prioritas intervensi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial.
Dengan sistem tersebut masyarakat dipetakan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari desil yang merepresentasikan kelompok paling rendah/miskin hingga desil 10 yang merepresentasikan kelompok paling sejahtera. Sekilas, kebijakan ini tampak rasional karena berbasis data sehingga bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Namun, benarkah persoalan kemiskinan dapat diselesaikan hanya dengan mengelompokkan masyarakat ke dalam angka-angka statistik?
Penerapan klaster desil belakangan menuai gelombang protes akibat maraknya fenomena salah sasaran (data salah). Warga tidak mampu tiba-tiba didepak dari kesertaan bansos dan bantuan pendidikan hanya karena desil naik secara gaib di sistem pusat. Atau kasus “salah kamar” Ajudan Gubernur Kaltim yang masuk desil 1 padahal berstatus anggota kepolisian aktif, berpendapatan tetap dan berfasilitas dinas yang mapan.
Perdebatan publik seringkali terhenti hanya pada level teknis, apa datanya salah atau sudah mutakhir? Pertanyaan pentingnya bukan siapa yang menciptakan “desil”. Tapi paradigma apa yang membuat desil menjadi instrumen alokasi manfaat perlinsos.
*Desilisasi Desain Kapitalisme Global*
Dapat dikatakan bahwa desilisasi bertolak dari cari pandang teknokrat-neoliberal yang merubah persoalan kemiskinan struktural menjadi sekedar persoalan manajemen data. Pendataan memang penting membantu pemerintah mengenali kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun bukan tujuan akhir bernegara. Bukankah keberhasilan kebijakan negara menyejahterakan rakyat semestinya dilihat dari sejauh mana rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Itu sangat dipengaruhi paradigma negara bukan sekedar akurasi data.
Desil tidak bisa dilepaskan dari logika ekonomi-politik ala kapitalisme global yang mendesain negara berkembang kaya sumber daya alam seperti Indonesia menjadi mitra (lumbung sumber daya dan pasar potensial) melalui istilah kemitraan strategis, pendanaan, bantuan teknis. Dalam bahasa sederhana sistem bantuan yang “pilih-pilih” (hanya desil bawah) didesain oleh lembaga keuangan global untuk melayani kepentingan kapital pelaku pasar internasional. Agar anggaran negara berkembang itu tidak habis untuk rakyat, namun bisa dipakai untuk melayani kepentingan investor, pasar dan industri global.
Logika kapitalisme, roda ekonomi berputar karena adanya buruh atau pekerja murah. Maka bantuan minimalis perlinsos harus ada agar rakyat tetap bekerja. Jika pemerintah memberikan perlinsos universal (semua rakyat dapat jaminan tanpa syarat, seperti di negara maju) maka posisi tawar pekerja menjadi kuat.
Oleh karena itu, penargetan ketat desil 1-4 sengaja dibuat agar bansos sifatnya hanya sekedar menyambung hidup. Jumlahnya harus terus dipantau dengan berbagai karakteristik agar bisa berpindah ke desil 5-8 yang tetap terdesak mencari uang dan mau tetap kerja di pabrik/kebun atau korporasi dengan upah kompetitif.
Hal lain, jika layanan kesehatan, pendidikan dan pensiun diberikan gratis ke semua orang maka perusahaan jasa swasta tidak akan laku. Ketika bansos dibatasi hanya desil 1-4 secara tidak langsung pemerintah mengatakan pada desil 5-8 agar “Beli sendiri layanan kesehatan di tempat swasta”. Pola ini menciptakan pasar besar dan menguntungkan korporasi asuransi komersil, rumah sakit, dan lembaga keuangan global.
Lembaga keuangan global Bank Dunia atau International Monetery Fund (IMF) dalam banyak kajian khusus Indonesia menyarankan reformasi subsidi (misal mengubah subsidi BBM/listrik yang universal menjadi bansos tunai yang bertarget). Dengan pengurangan anggaran program subsidi universal yang Indonesia memiliki ruang fiskal cukup untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri serta membangun infrastruktur yang langsung menguntungkan kelancaran bisnis investor global.
Sulit menampik desil merupakan desain penargetan bansos untuk menjinakkan potensi gejolak sosial akibat kemiskinan ekstrem dengan biaya semurah mungkin. Lantas bagaimana tanggung jawab negara memenuhi hak rakyat agar sejahtera?
Persoalan mendasar kebijakan pengentasan kemiskinan adalah posisi negara di hadapan rakyat. Hadirnya negara bukan sebagai donator yang memberi bantuan ketika rakyat miskin kesulitan. Tapi negara adalah penjamin yang bertanggung jawab setiap rakyat terpenuhi dan mampu memenuhi seluruh kebutuhannya.
Dalam penyaluran bansos pendekatan berbasis desil sangat membantu agar lebih tepat sasaran. Namun jika penanganan kemiskinan bertumpu pada bansos, artinya negara hanya hadir sebagai donator penyalur bantuan sementara, tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan yakni ketimpangan ekonomi akibat disparitas penguasaan dan akses sumber daya alam. Tanggung jawab negara tidak semestinya berhenti pada pemberian bantuan. Negara juga memiliki tanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan seluruh rakyat terpenuhi dan bisa memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Sekali lagi, keberhasilan penyelenggaraan negara bukan diukur dari seberapa banyak bantuan tersalurkan tepat sasaran, seberapa akurat data disusun. Sebaliknya sejauh mana rakyat terjamin kesejahteraannya. Tentu ini menuntut negara hadir sebagai pelindung dan pemeliharaan urusan rakyat dengan paradigma yang hak sesuai dengan amanah kekuasaan yakni Islam.
*Kebijakan Islam Menuntaskan Kemiskinan Struktural*
Kesempurnaan dan lengkapnya pengaturan Islam termasuk dalam penjaminan kesejahteraan seluruh rakyat. Kunci kekuatannya ada pada kemampuan Islam mendistribusikan harta secara adil dan peran negara sebagai pengurus dan pelindung seluruh rakyat. Mekanisme pendistribusian harta (sumber daya) secara adil dalam Islam dengan menerapkan konsep pembagian kepemilikan dan penerapan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil.
Dalam kitab _Nidzomul Iqtishody fil Islam_ Syaikh Taqiyuddin AnNabhani menjelaskan bahwa ada tiga jenis kepemilikan yakni, pertama, kepemilikan pribadi meliputi semua harta pribadi. Kedua, kepemilikan umum meliputi semua barang tambang yang melimpah, air, api, padang rumput/hutan, jalan, laut, sungai. Ketiga, kepemilikan negara meliputi ghanimah, kharaj, jizyah, ‘usyr dan lain-lainnya.
Konsep kepemilikan itu tentu berdasarkan dalil shahih. Di antaranya syariat menegaskan kepemilikan umum yang negara berkuasa kuasa penuh mengelolanya demi kesejahteraan seluruh warga. Dari Abyad bin Hammal, ia mendatangi Rasulullah Saw dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi Saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Setelah Abyad pergi, seseorang di majelis tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (tiada habisnya)." Maka Rasulullah Saw langsung menarik kembali tambang tersebut darinya.
Pergerakan ekonomi dalam Islam bertumpu pada sektor riil (pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa) dan meniadakan sektor non riil (keuangan ribawi, saham dan obligasi, judi, uang crypto). Sehingga tidak akan ada penimbunan harta pada segelintir orang kaya dalam bentuk deposito, saham, obligasi atau crypto.
Tentu mekanisme tersebut hanya akan terlaksana jika ada peran negara yang menjalankan penuh politik ekonomi Islam. Peran itulah yang memposisikan negara sebagai pengurus dan penanggung jawab. Rasulullah Saw. bersabda “…Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya..” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam menjalankan amanahnya pemimpin negara membutuhkan sumber daya sebagai pemasukan yang menjadi modal pengelolaan dan pengurusan rakyat. Islam memiliki tiga sumber pemasukkan yang dalam kitab _Al Amwal fii Ad Daulah Khilafah_ Syaikh Abdul Qadim Zallum menguraikan bahwa pemasukkan berasal dari harta milik umum, negara dan zakat. Dengan optimalisasi tiga pemasukkan itu negara bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu rakyat baik muslim maupun non muslim.
Sistem Islam mampu menuntaskan kemiskinan struktural termasuk kemiskinan kultural. Sehingga tidak membutuhkan pendetilan desil untuk mengalokasi anggaran agar tepat menyalurkan bantuan bagi yang membutuhkan. Tentu ini meniscayakan Indonesia harus merubah haluan bernegaranya menjadi Politik Islam yakni Khilafah Islamiyyah.
Historis Islam membuktikan bahwa sistem Khilafah mampu menuntaskan kemiskinan. Sejarah mencatat masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya menjabat ±3 tahun, tidak menemukan satu orang pun berhak menerima zakat, masyarakat hidup dengan pemikiran, perasaan dan peraturan Islam. Sungguh teladan nyata pemimpin tentang tujuan hidup di dunia hanya untuk ibadah dan mengatur dunia dengan syariat Allah Swt semata.
_Wallahu ‘alam._
0 Komentar