Oleh: Slamet Sugianto
Pengunduran Diri, Rekonsiliasi Politik, dan Ujian Supremasi Hukum
Krisis Jabatan, Persimpangan Konstitusi
Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang semula berkutat pada dokumen administratif kini berkembang menjadi krisis legitimasi, tekanan politik, dan ujian serius bagi konstitusi.
Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran memunculkan kembali pertanyaan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Namun, putusan hukum tersebut tidak dengan sendirinya mengakhiri jabatan Gibran. Pengakhiran jabatan tetap harus melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Di tengah situasi tersebut, dua jalur mulai menjadi perhatian: pengunduran diri Gibran dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR yang berpotensi berkembang menuju proses pemakzulan.
HMP Menguat, tetapi Pemakzulan Tidak Otomatis
Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan HMP terhadap Gibran. Angka tersebut mencapai 20,69 persen dari total 580 anggota DPR dan jauh melampaui ambang minimum 25 pengusul.
Rapat Paripurna DPR pada 12 November dijadwalkan mengumumkan usul penggunaan hak anggota. Penting ditegaskan, agenda tersebut bukan keputusan pemakzulan, melainkan tahap awal proses HMP.
Secara konstitusional, membawa pendapat DPR mengenai pemberhentian Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir, dengan kuorum minimal dua pertiga dari seluruh anggota. Dari 580 anggota DPR, kuorum minimal 387 orang. Jika tepat 387 hadir, diperlukan 258 suara persetujuan.
Apabila perkara berlanjut ke MPR, ambang konstitusionalnya lebih berat: kuorum minimal 549 dari 732 anggota dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir. Dengan kehadiran minimum tersebut, diperlukan 366 suara.
Artinya, dukungan 120 anggota merupakan eskalasi politik signifikan, tetapi belum mendekati kepastian pemakzulan.
Pengunduran Diri: Kans Terbesar dalam Waktu Dekat?
Pada 10 November 2026, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan tersebut kemudian dibenarkan Budi Arie Setiadi, sementara surat formal diberitakan akan disampaikan kepada MPR.
Di sinilah pengunduran diri memiliki keunggulan momentum dibandingkan pemakzulan. Jalurnya relatif lebih singkat, tidak memerlukan rangkaian persetujuan politik DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR sebagaimana mekanisme pemberhentian.
Namun, niat mengundurkan diri, penyerahan surat, dan berakhirnya jabatan merupakan tahapan berbeda. Pengunduran diri juga tidak otomatis menjadi pengakuan atas seluruh tuduhan yang berkembang.
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri merupakan jalur yang paling kuat dari sisi momentum pengakhiran jabatan, sedangkan HMP tetap relevan sebagai instrumen akuntabilitas konstitusional.
Prabowo–Jokowi: Rekonsiliasi atau Transaksi Kekuasaan?
Di balik dinamika Gibran, muncul spekulasi mengenai kemungkinan rekonsiliasi politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Secara historis, hubungan keduanya pernah mengalami rivalitas, kemudian berkembang menjadi kerja sama politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.
Kemungkinan kesepakatan tertulis antara Prabowo dan Jokowi dapat dianalisis melalui analogi Perjanjian Batutulis 2009 antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Namun, analogi tersebut hanya relevan dalam konteks komitmen politik, bukan sebagai preseden kekebalan hukum.
Sampai saat ini, tidak terdapat bukti publik yang cukup untuk menyatakan bahwa Prabowo dan Jokowi telah membuat kesepakatan rahasia mengenai pengunduran diri Gibran ataupun perlindungan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya.
Jika rekonsiliasi politik benar-benar dibangun, substansinya harus berada dalam batas konstitusi: menjaga stabilitas nasional, mencegah kriminalisasi politik, menjamin perlindungan hak hukum, dan menghormati independensi lembaga peradilan.
Perlindungan Hukum Bukan Impunitas
Persoalan paling mendasar adalah membedakan perlindungan hukum dari kekebalan hukum.
Jokowi dan keluarganya berhak memperoleh praduga tidak bersalah, pendampingan hukum, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, serta proses peradilan yang adil. Namun, hak tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa mereka bebas dari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum.
Tidak boleh ada kriminalisasi politik. Sebaliknya, tidak boleh pula ada transaksi politik yang menutup perkara, menghambat penyelidikan, atau mengintervensi penegakan hukum.
Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan kompensasi untuk menghentikan proses hukum terhadap Jokowi atau keluarganya. Jabatan Wakil Presiden bukan instrumen pertukaran untuk memperoleh impunitas.
Di sinilah kualitas kepemimpinan Prabowo diuji: apakah mampu membangun rekonsiliasi tanpa menggadaikan independensi hukum dan kepercayaan publik.
Penutup: Konstitusi Bukan Instrumen Transaksi
Berdasarkan perkembangan hingga 11 November 2026, pengunduran diri Gibran memiliki kans terbesar sebagai jalur pengakhiran jabatan dalam waktu lebih singkat. Sementara itu, HMP DPR tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan konstitusional.
Keduanya tidak harus saling meniadakan. Pengunduran diri dapat menyelesaikan persoalan keberlanjutan jabatan, tetapi tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang mendasarinya.
Demikian pula, rekonsiliasi Prabowo–Jokowi dapat menjadi jalan menjaga stabilitas politik, tetapi tidak boleh berubah menjadi kesepakatan untuk melindungi elite dari pertanggungjawaban.
Negara membutuhkan rekonsiliasi, tetapi bukan rekonsiliasi yang mengorbankan keadilan. Negara membutuhkan stabilitas, tetapi bukan stabilitas yang dibangun melalui transaksi kekuasaan.
Sebab, rekonsiliasi dapat menyatukan elite, tetapi hanya keadilan yang mampu memulihkan kepercayaan publik.
Konstitusi harus menjadi jalan keluar, bukan instrumen transaksi kekuasaan.
0 Komentar