Oleh : Siti Rima Sarinah
Masif aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyuarakan hak-hak mereka yang tidak tertunaikan. Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah akan amanah dan tanggung jawabnya untuk mengayomi dan memberikan hak-hak rakyat yang menjadi bagian dari kewajiban mereka. Kegelisahan rakyat akibat berbagai kebijakan dan aturan yang tak satu pun diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, membuat rakyat jengah dan marah atas ketidakpeduliaan dan abainya pemerintah kepada rakyatnya.
Aksi #IndonesiaSadar dengan simbol tiga jari yang digelar bertepatan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 di Bundaran HI Jakarta. Aksi yang digawangi oleh BEM UI bersama Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) dengan slogan,”Sadar Dipalak, Sadar dibakar, Sadar Dimiskinkan” merupakan aksi sebagai bentuk kritik terhadap korupsi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Aksi ini juga membawa Lima Perintah Rakyat (LAPAR) diantaranya, menuntut ditetapkannya status bencana nasional untuk karhutla, evaluasi APBN untuk kepentingan rakyat, turunkan biaya pendidikan, reformasi hukum, hentikan penyalagunaan hukum, berantas KKN dan pulihkan kebebsan sipil dan penegakan HAM.
Agen Of Change
Aksi protes untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah yang diinisiasi oleh para mahasiswa sebagai bentuk kepeduliaan dan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang menimpa negeri ini. Suara mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa patut mendapatkan apresiasi dalam kontribusinya untuk mengubah kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Sikap kritis yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk memberikan masukan dan solusi yang seharusnya diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan negeri ini.
Pasalnya, sangat terlihat jelas pemerintah seakan berlepas tangan atas berbagai bencana seperti karhutla dan tidak mengambil tindakan untuk mengatasinya. Sikap masa bodoh dan tidak peduli pemerintah atas tdampak asap karhutla yang mengorbankan nyawa rakyat yang tidak sedikit. Padahal, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana karhutla. Namun, ironisnya pemerintah seakan buta dan tuli atas kebijakan zalim yang mengakibatkan rakyat yang menanggung akibatnya.
Maka mahasiswa sebagai agen of change harus terus bersuara untuk membangun opini untuk menyadarkan pemerintah bahwa kebijakan mereka hanya untuk memuluskan kepentingan para oligarki yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk kepentingan bersama. Membakar dan menggunduli hutan menjadi bukti pemerintah telah melanggar aturan negara untuk menjaga alam apalagi hutan yang memiliki peranan penting sebagai paru-paru dunia.
Makna Perubahan Hakiki
Bersuaranya para mahasiswa harus dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang arti sebuah perubahan hakiki. Sehingga para mahasiswa tidak boleh terjebak dengan janji manis pemerintah tanpa ada realita yang nyata. Tuntutan harus terus disuarakan, walaupun pemerintah akan melakukan berbagai macam cara untuk membungkam suara-suara mahasiswa yang notabene suara rakyat.
Hal penting yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah perubahan bukan sekadar menuntut pengantian pemimpin/penguasa. Sebab, bergantinya wajah penguasa dalam bayang-bayang sistem yang sama maka akan mengulangi kesalahan yang sama. Sistem demokrasi liberal yang menjadi rujukan sistem pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah penyebab utama lahirnya beragam persoalan yang menimpa rakyat.
Demokrasi yang dengan slogan dari, oleh dan untuk rakyat hanyalah teori semata tanpa ada realisasinya. Faktanya, tatkala rakyat bersuara malah dibungkam dengan tangan besi. Kesejahteraan dan kemakmuraan atas nama rakyat hanya diwakili oleh para pejabat, penguasa dan oligarki. Maka, jangan pernah berharap demokrasi bisa menyelesaikan konflik dan beragam persoalan, apalagi mampu mengubah kondisi negeri ini menjadi lebih baik. Karena keberadaan demokrasilah yang mengakibatkan negeri dan kehidupan rakyat berada dalam jurang keterpurukan.
Maka satu-satunya cara untuk bisa mengubah kondisi negeri ini dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan melakukan perubahan secara revolusioner. Dengan kata lain mengubah/mengganti sistem demokrasi sang pembuat masalah dengan sistem Islam. Sebab, sistem Islam memiliki seperangkat aturan sebagai problem soving bagi kehidupan rakyat. Sistem ini bukan berasal dari akal dan hawa nafsu manusia, melainkan dari zat pencipta dan pemilik alam semesta. Yang telah mengamanahkan kepada manusia untuk mengurusi sesama manusia dan menjaga alam sesuai aturanNya.
Sistem Islam akan menghadirkan sistem pemerintahan dan mencetak para pemimpin yang menjadikan kekuasaannya sebagai amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Yang mendedikasikan dirinya sebagai pelayan rakyat dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya. Tanpa mengharap kompensasi apapun, semua amanah ditunaikan dengan sebaik-baiknya mungkin sebagai bentuk komitmen seorang hamba yang taat dan tunduk pada turan sang penciptanya. Sehingga bisa dipastikan tak ada satu pun rakyat yang menderita akibat kelalaiannya.
0 Komentar