Oleh : Siti Rima Sarinah
Kota Bogor selain dikenal sebagai kota hujan, juga dikenal sebagai kota seribu angkot, yang mengakibatan kemacetan senantiasa mewarnai arus lalu lintas di kota ini. Berbagai upaya telah diupayakan oleh Pemkot Bogor untuk menanggulangi kemacetan yang salah satunya dari banyaknya angkot. Pembatasan angkot tua yang dicabut ijin operasinya tengah gencar dilakukan menjadi salah satu kebijakan Pemkot Bogor untuk mengurangi kemacetan.
Upaya lain yang dilakukan dengan menyiapkan moda transportasi listrik sebagai pengganti angkot tua yang telah ditertibkan. Dikutip dari Kompas.com, 02/11/2026, Project Lead Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Budi Utomo menyatakan momentumpenertiban angkot tua seharusnya tidak berhenti pada tindakan represif atau razia di jalanan. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk meremajakan unit secara keseluruhan melalui reformasi angkot berbasis listrik. Elektrifikasi ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan emisi transportasi perkotaan.
Zero Emisi Hanyalah Modus
Jikalau pergantian moda transportasi demi untuk mewujudkan kota ramah lingkungan dan zero emisi, tentu saja ini merupakan pilihan yang sangat bijak. Namun dibalik tujuan pengadaan angkutan umum listrik ini patut dipertanyakan. Pasalnya, jika digantikan maka berarti jumlahnya tidak berkurang. Yang berubah hanya jenis kendaraannya, dari bensin jadi mesin listrik, tetapi jumlahnya tetap sama. Padahal, salah satu tujuan penertiban angkot tua adalah untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan disebabkan oleh volume kendaraan, bukan oleh jenis kendaraannya. Maka selama jumlahnya tidak dikurangi, jalurnya tidak ditata dan sistemnya tidak diubah menjadi transportasi massal yang integrasi maka masalah kemacetan akan menjadi masalah abadi.
Klaim zero emisi adalah kebohongan besar yang menyesatkan. Pemerintah senantiasa membanggakan kendaraan listrik sebagai zero emisi karena tidak mengeluarkan asap knalpot di jalan. Padahal emisi itu tidak hilang, hanya dipindahkan tempatnya. Ada 3 emisi yang tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah yang berasal dari produksi baterei, produksi listrik dan limbah baterei yang ketiganya terbukti merusak lingkungan secara besar-besaran dan penghasil emisi yang sangat tinggi dibandingkan emisi yang dikeluarkan kendaraan di jalan. Klaim zero emisi hanya benar jika kita melihat knalpotnya saja, tetapi jika kita melihat dari hulu hingga hilir, itu adalah sebuah modus kebohongan lingkungan.
Bukan Solusi Tapi Akal-Akalan Proyek
Fakta ini membuktikan bahwa klaim zero emisi hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memuluskan kepentingan proyek kepada pengusaha kendaraan listrik. Tidak dimungkiri, proyek pengadaan kendaraan listrik bernilai miliaran rupiah, tentu menjadi bisnis yang sangat menggiurkan dan sangat menjanjikan. Dan dalam hal ini jelas siapa yang diuntungkan, tetap saja pengusaha. Sedangkan rakyat tetap saja berjibaku dengan kemacetan, tapi pengusaha kendaraan listrik terus mendapatkan proyek dari pemerintah melalui kebijakan yang memang diprioritasnya untuk kepentingan bisnis mereka semata.
Hal ini terjadi bukan karena kebetulan dan tidak mengherankan terjadi di negara yang berjalan diatas landasan sistem kapitalisme. Sistem kapitalis telah memprioritaskan semua kebijakan negara bukanlah untuk kebutuhan rakyat, tapi kepentingan pengusaha. Sebagai kompensasi dari beban utang politik, dimana atas jasa dan dukungan pengusahalah hingga para pejabat bisa menikmati kursi jabatan dan memiliki kekuasaan.
Lingkungan zero emisi dan kota ramah lingkungan hanyalah dijadikan kedok opini agar terlihat proyek tersebut terlihat baik dan tidak diprotes rakyat. Rakyat yang awan pun termakan opini manis tersebut dan percaya demi lingkungan hadirnya transpotasi kendaraan listrik sebagai solusi. Padahal, yang dapat keuntungan tetaplah pengusaha yang menjual kendaraan listrik.
Negara Menjamin Moda Transportasi Aman dan Nyaman
Sejatinya, rakyat membutuhkan moda transportasi yang aman, nyaman dan murah. Bukan sekadar kendaraan yang diganti dari bensin ke listrik, tetapi transportasi dengan kapasitas besar dengan jadwal dan rute yang jelas. Sehingga setiap individu rakyat merasa nyaman untuk menggunakan tranportasi umum ketimbang harus membawa kendaraan pribadi sendiri. Hal ini tentu menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemacetan.
Keberadaan negara hadir ditengah rakyat untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga semua hajat hidup rakyat seperti transportasi hadir untuk melayani kebutuhan rakyat semata. Bukan untuk memuluskan kepentingan bisnis segelintir orang dengan membangun opini untuk membohongi rakyat demi keuntungan pribadi. Bukan hanya transportasi, melainkan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas negara agar rakyat bukan sekadar mendapatkan kenyamanan tetapi juga untuk menjamin dan melindungi keselamatan rakyat dalam berlalu lintas.
Inilah potret negara yang berbasis akidah Islam yang senantiasa menjadikan kebutuhan komunal rakyat sebagai kewajibannya. Tanpa harus membebani atau menyusahkan rakyat, justru rakyat adalah pihak yang mendapatkan pelayanan terbaik untuk mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokoknya yang menjadi haknya. Maka negara akan menciptakan berbagai jenis moda transportasi sesuai kebutuhan rakyat agar memudahkan rakyat untuk memenuhi aktifitas kesehariannya.


0 Komentar