Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Bang Rommy bertobatlah sebelum terlambat!


Rommy menuding HTI ada dibarisan pendukung Prabowo. Setelah gagal meminta eks HTI untuk masuk ke PPP, nampaknya Romi tidak ridlo HTI menyalurkan aspirasi politiknya ke kubu lawan. Narasinya tidak sebatas 'HTI ada di kubu Prabowo' tapi juga membuat Framing jahat tentang ajaran Islam khilafah. Rommy menyebut kelompok yang menginginkan khilafah dan mengubah Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini berkumpul di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Bagi HTI tidak ada pilihan lain kecuali mendukung Paslon 02. Sebab jika Jokowi terpilih lagi HTI sudah pasti tidak bisa lagi berkembang di Indonesia karena memang sudah dilarang,” kata Rommy saat bertemu dengan pengurus PCNU Sukabumi, Jawa Barat Selasa (5/3/2019). Menurut Rommy jika Prabowo menang, HTI berharap bisa mengembangkan paham khilafah ini termasuk paham intoleran lainnya. Rommy menambahkan, selama ini sejumlah kelompok Islam garis keras, termasuk HTI, membangun narasi bahwa Prabowo merupakan pembela Islam. Namun, narasi itu terbukti bertolak belakang dengan fakta yang ada. HTI sendiri tidak pernah menyatakan deklarasi bersama kubu Prabowo, sebagaimana juga telah dibantah oleh BPN Prabowo. Tudingan Rommy ini, lebih dilatarbelakangi sakit hati karena tawarannya untuk berhimpun di PPP ditolak HTI, bahkan jubir HTI Ismail Yusanto tegas tidak mungkin bergabung dengan PPP, karena PPP mendukung penista agama pada Pilkada DKI Jakarta. Rommy hanya memikirkan elektabilitas PPP dan tidak memikirkan sampai fatal tudingannya terhadap HTI bagi elektabilitas Jokowi. Rommy telah 'gagal' memahami filosofi politik 'jika tidak bisa mendapat mitra politik, jangan menambah lawan politik'. Blunder manuver politik Rommy ini bisa ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya : Pertama, entitas politik ormas khususnya HTI tidak bisa dianggap remeh. Jatuhnya Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, merupakan bukti bahwa dinamika politik keormasan sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik di negeri ini. Perjuangan politik HTI yang mengusung slogan 'tolak Ahok, tolak pemimpin kafir' terbukti mampu menggelandang Ahok Jatuh pada suksesi politik Pilkada DKI Jakarta, meskipun HTI bukanlah satu-satunya faktor kejatuhan Ahok. Kondisi ini telah disadari oleh TKN Jokowi dengan bermanuver menjalin koalisi politik dengan PBB yang dipimpin Yusril ihza Mahendra. Yusril sendiri, sebelumya adalah kuasa hukum HTI pada kasus gugatan PTUN terkait pencabutan BHP HTI. Manuver TKN mendekati HTI melalui Yusril, diharapkan mampu meluluhkan konstituen HTI yang dinilai memiliki basis pemilih dan pendukung yang konsisten dan militan. Target TKN tentu mudah ditebak, jika tidak bisa menarik HTI merapat melalui Yusril setidaknya HTI tidak mengambil opsi melakukan penentangan politik terhadap petahana, atas dasar kedekatan dengan Yusril. Manuver Rommy yang menuding HTI ada di kubu Prabowo sangat bertentangan secara politik dengan gain politik yang diharapkan TKN Jokowi. Tindakan Rommy ini, dapat memicu posisi HTI untuk vis a vis melawan petahana, meskipun tidak berada di barisan BPN Prabowo. Rommy telah menambah lawan dan keluar dari khittoh strategi politik TKN yang ingin mengkanalisasi dan menetralisir peran politik HTI agar tidak mengambil pilihan politik menyerang petahana. TKN sadar betul, bagaimana posisi HTI dan Konstelasi politik Pilkada DKI Jakarta hingga tumbangnya Ahok di ajang pilgub DKI Jakarta. Namun demikian, hal ini tidak diperhatikan oleh Rommy. Rommy hanya berfikir sesaat untuk PPP, tidak berfikir utuh untuk Jokowi apalagi berfikir strategis untuk kepentingan TKN Jokowi. Rommy lebih sering bermanuver untuk unjuk gigi, bahwa dirinya lah dibarisan TKN -khususnya representasi partai Islam- yang paling berjibaku untuk Jokowi. Padahal, saham politik PPP tidak ada apa apanya dibandingkan peran PKB. PKB dengan konstituen NU nya, tentu lebih layak menyandang partai representasi Islam yang menyokong koalisi Jokowi - MA. Namun, Rommy ingin menggeser posisi PKB ini dengan mencoba membuat manuver kolokan yang dikesankan militan menyerang lawan politik untuk membela Jokowi. ... Penulis kira, jika manuver Rommy ini tidak dikontrol TKN maka Hakkul yakin tindakan Rommy ini justru semakin menggerus elektabilitas Jokowi. Jokowi terjepit dalam isu isu keislaman, Rommy dan partainya tdk mampu menolong, malah dengan manuver murahan ini Rommy semakin membebani elektabilitas Jokowi dimata umat Islam. []. Simak Video Lengkapnya di Youtube

Posting Komentar

1 Komentar