Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Dunia Ketenagakerjaan Hari ini Butuh Solusi Islam! Bukan Solusi Komunisme dan Kapitalisme


"Upah murah masih jadi problem buruh sepanjang peradaban kapitalisme. Sistem ini dibangun atas ekonomi non-riil eksis yang mengokohkan riba dan segala jenis transaksi yang ilusif." Demikian pemaparan pengamat perburuhan nasional Umar Syarifudin dalam Diskusi Buruh Nasional yang diselenggarakan SPBRS Jatim di Surabaya (Ahad, 31 Maret 2019).

Terkait solusi dalam Islam, mengatasi kemiskinan, beliau menolak tawaran kapitalisme.

"Kemiskinan dalam Islam diukur dari jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dan bukan dari penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat seperti kapitalisme demokrasi." Paparnya.

"Karena itu, jika masih ada satu orang miskin di masyarakat, Islam mengibarkan bendera tanda bahaya dan menyerukan kepada semua orang untuk mengatasi masalah individu tersebut." Imbuhnya.

Terkait kesalahan tolok ukur dalam negara-negara demokrasi kapitalistik bahwa yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost terendah.

Umar Syarifudin menjelaskan hari ini banyak perilaku eksploitatif yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh.

"Living cost terendah yang eksploitatif digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan kebutuhan minimalis mereka." Tegas Umar.

Menurutnya, konsep, sistem sekaligus rezim kapitalisme gagal menyelesaikan masalah ketenagakerjaaan. Islam adalah satu-satunya alternatif pengganti yang layak bagi Kapitalisme.

"Kita harus terlibat aktif dalam perjuangan untuk menerapkan sistem Islam, sebuah model yang cemerlang dapat ditunjukkan kepada dunia pada umumnya." Jelasnya.

"Kita perlu Islam bangkit ke panggung publik untuk menyampaikan solusi dan sistemnya." pangkasnya. [us]

Posting Komentar

0 Komentar