Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

PETAKA OBOR BAGI INDONESIA INI SOLUSINYA

Petaka OBOR bagi Indonesia

Jebakan yang telah disiapkan Cina untuk mencengkeram negara tujuan kerjasama OBOR inilah yang akan membuat Indonesia dan negara yang telah melakukan kerja sama, lebih banyak buntung daripada untungnya.  Hal ini tampak dalam beberapa hal :
  1. Pinjaman itu tidak gratis. Proyek-proyek tersebut mempersyaratkan alat mesin, barang-barang produksi, semua dari China, termasuk tenaga kerjanya. Pemerintah setempat tinggal “menerima kunci,” karena semuanya sudah dibereskan China. Membanjirnya tenaga kerja China dan jebakan utang China (The China’s Debt Trap) menjadi petaka bagi negara tujuan OBOR.
  2. Gagal bayar proyek diserahkan ke China. Pemerintah Srilanka terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota. Di Afrika, China juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti karena tidak bisa membayar utang.
  3. Wilayah jajahan baru, dimana Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global.
  4. Penguasaan SDA dan ekonomi. Jika OBOR dibiarkan, dalam jangka waktu ke depan, Indone akan terkurasnya kekayaan alamnya, banjirnya produk China hingga mematikan produk lokal, menyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa ini. Indonesia yang kaya, akan menjadi miskin, pengangguran tidak teratasi maksimal, dan bahaya krisis lahan ekonomi untuk rakyat, akibat ekspansi ekonomi China.

Tolak OBOR kembali kepada syariah

Kepentingan OBOR di negeri kaum muslimin tidak bisa dianggap remeh. Kepentingan itu murni kerakusan dan kolonialisasi negara pejajah, terutama China. Memang mereka tidak hadir dalam penjajahan fisik, namun lebih mencekik, yaitu melalui ekonomi dan politik. Inisiatif OBOR China pun mendapat perhatian dari Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Artinya, ambisi China ini tercium gelagat tidak beresnya.
Proyek OBOR sebagai proyek ambisius China dalam hegemoni kepentingan politik dan ekonomi (kolonialisasi), harus ditolak. Kebijakan mengundang investor asing ke Indonesia dalam ambisius pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi, yang diteruskan oleh Wapres dan sejumlah menterinya di saat injuri time,  jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia.
Ancaman terbesar Indonesia yaitu tergadainya negeri ini dalam jebakan hutang dan hegemoni asing penjajah. Sudah diketahui kepentingan ekonomi negara Barat dan Timur saling berkelindan satu sama lain. Satu sisi mereka berseteru, di sisi lain bersatu. Untuk kepentingan penjajahan di negeri-negeri Islam mereka kompak dan berbagi tugas. Indonesia ini negeri yang kaya sumber daya alam dan manusianya. Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya dan dikelola secara mandiri.  Penerapan syariah Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan akan membuat negeri Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Saatnya negeri ini hidup di bawah naungan Khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwwah, untuk menyelamatkan umat, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, dan hidup berkah dalam ridho-Nya, sebagaimana yang dipraktekkan pada masa Khulafaur Rasyidin.[]

Posting Komentar

0 Komentar