Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Pernyataan Sikap Tokoh Jawa Timur terhadap OBOR dan Dugaan Kecurangan Pilpres



Pernyataan Sikap Tokoh Jawa Timur terhadap OBOR dan Dugaan Kecurangan Pilpres

Forum Diskusi Tokoh bertema " *OBOR, di tengah Dugaan Kecurangan Pilpres yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)"* , Surabaya, Ahad, 12 Mei 2019 yang dihadiri ratusan tokoh dari berbagai kota/kabupaten dan dari berbagai ormas, orpol, akademisi dan praktisi se Jatim dengan Para Pembicara : 1) Damai Hari Lubis, SH Ketua Divisi Hukum PA 212, 2) Muslim Arbi Ketua Gerakan Perubahan, 3) Wahyudi Al Maroky Pembina LBH Pelita Umat, 4) Dr. Mufti M Mubarok Ketua PUKAT, 5) Achmad Fachruddin, Ph. D Komunitas Intelektual Muslim, 6) isa Anshory Aktivis Senior Jatim menyikapi OBOR (One Belt One Road) dan Dugaan Kecurangan Pilpres yang TSMBK adalah sebagai berikut :

1) Menolak OBOR yang dirubah namanya menjadi RBI (Road Belt Initiative) karena telah menjadi pintu masuk penjajahan baru segala bidang khususnya bidang politik dan ekonomi RRC terhadap Indonesia

2) Menolak kecurangan Pilpres yang TSMBK (Terstruktur, Sistematis, Masif, Brutal dan Kriminal) karena bertentangan dengan asas jurdil (jujur dan adil)

3) Perlunya alternatif sistem Islam untuk keluar dari keterpurukan dan kungkungan sistem penjajahan yang mendominasi dan mencengkeram Indonesia. Karena sistem ini satu-satunya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat di Madinah, dan satu-satunya sistem yang diyakini akan mampu menghadang hegemoni Kapitalisme dan Sosialisle-Komunisme.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat dan ditindak lanjuti sebagai wujud tanggung jawab masa depan bangsa dan negara. Khususnya umat Islam yang menjadi aset terbesar Indonesia. Disusun berdasarkan atas aspirasi yang berkembang dalam forum diskusi.

Surabaya, 12 Mei 2019
Pusat Kajian dan Analisis Data

Posting Komentar

0 Komentar