Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Alibi Diktator Untuk Menjaga Keamanan Negara




Oleh: Ayunin Maslacha
Pemerhati Sosial Politik Surabaya

Diktator (KBBI online) ialah perwujudan pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak dengan cara-cara anarkis, barbar, dan anti-demokratis.

Disebuah negeri, diktator ini bisa menyulap dirinya menjadi berbagai bentuk. Baik dengan tampang wibawa, tegas, santri, hingga planga-plongo. Itu berarti, menjadikan tampang mereka sebagai representasi kekuasaannya jelas hasil akal dungu. Karena tidak saling berkaitan.

Jules Archer membedakan sistem kediktatoran menjadi dua:  diktator militer dan diktator politik. Diktator militer  mendapatkan kekuasaannya dengan kekuatan militer yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan diktator politik mendapatkan kekuasaannya melalui pemilu dengan cara-cara curang.

Lebih lanjut, Carl J. Frederick membagi ciri-ciri negara diktator seperti: terdapat satu ideologi yang terus menerus didoktrinkan tanpa memberi ruang untuk menggugatnya, terdapat satu partai yang diorganisir lebih tinggi bahkan sepenuhnya dalam birokrasi pemerintah, dan terdapat teror yang sistematis diarahkan pada masyarakat sipil yang turun melakukan demonstrasi (tidak setuju kebijakan rezim) untuk melukai fisik dan psikisnya.

Praktik kediktatoran ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia yang menginginkan hak-hak asasinya dihargai. Seperti akal, akal yang digunakan untuk berpikir dan menyimpulkan sesuatu merupakan hak asasi manusia untuk menata kehidupannya. Jika itu dibungkam, maka manusia saat itu tak ubahnya diperlakukan seperti kerbau.

Seperti lisan, alamiahnya manusia tidak bisa memendam apa yang menjadi kesimpulannya saat merespon suatu fakta, apatah lagi jika fakta itu bertentangan dengan akal sehat. Maka membungkamnya saat itu seperti memperlakukan manusia bagai domba gembalaan.

Akal dan lisan, dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Bisa berupa tulisan hingga aksi turun ke jalan. Saat sang diktator tidak mampu lagi berdialektika, demi menjaga harga diri dan kursinya, maka pergeseran fisik mungkin adanya.

Diktator itu mereka yang punya hak mengatur, mereka yang punya peluru untuk ditembakkan, jadi jelas bahwa korban kediktatoran adalah warga sipil yang bermodalkan batu. Meski diktator beralibi jika barbar yang dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan negara.

Kediktatoran hanya akan melahirkan sikap-sikap hewani. Diktator adalah manusia terbodoh sepanjang jaman. Karena dia merasa cukup punya otak, tanpa mengandalkan kemampuan otaknya dalam proses berpikir. Dan merasa puas bersikap dengan ambisi, tanpa berpikir sebab dan akibatnya lebih jauh lagi.

Posting Komentar

0 Komentar