Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Kapitalisme Rusak vs Khilafah Solusi


Oleh Ummu Alisya, S.Keb.Bd.
Praktisi Kesehatan Di Surabaya

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut negara ini telah menganut sistem kapitalis yang liberal. Namun, Indonesia, malu untuk mengakuinya. Negara ini, kata Surya, selalu mendeklarasikan diri sebagai negara Pancasila lantaran malu-malu kucing untuk mengakui bahwa sistem yang dianut sesungguhnya adalah kapitalis liberal.

"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," kata Surya dalam diskusi bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (www.cnnindonesia.com)

Jauh sebelumnya HTI  dalam aktifitas dawahnya sudah menyerukan pada tahun 2015 pada agenda Rapat Pawai Akbar (RPA) bahwa Indonesia terancam Neo-Kaptalisme dan Neo-Liberalisme. Lantas kalau kita pahami sebenarnya di dunia ini hanya ada 3 idiologi yang dianut  yakni Kapitalime-sekuler, Sosislime-Komunis, dan Islam.

Pernyatan Surya Paloh ini meneguhkan bahwa Indonesia termasuk salah satu Negara yang menganut sistem kaitalisme-sekuler. Yang selama ini ditutup-tutupi pentinggi negeri ini dengan jargon “Saya Pancasila” dan “NKRI harga mati”. Padahal sejatinya petinggi negeri dan para elit politik hanya berebut kursi kekuasaan demi kepentingannya sendiri tidak perduli dengan nasib rakyatnya.

Sudah jelas sistem kapitalis dan liberal hari ini lah yang membuat Indonesia terjual. Bagaimana tidak Negara kita hari ini terbelit hutang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat per akhir Juni 2019 mencapai Rp4.570,17 triliun, naik 8,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.227,78 triliun. Negara yang mengandalkan utang maka negara tersebut tidak bisa berdaulat.

Belum lagi tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, kriminalitas dan korupsi merajarela. Eksploitasi SDA secara brutal juga menunjukkan bagaimana para petinggi negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat malah dikuasai asing. Dan makin diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik, seperti kenaikan harga BBM, elpiji, tarif listrik, dan lain-lain.

Jika petinggi negeri dan para elit politik hari ini memang perduli akan nasib Indonesia harusnya segera merespon bahwa seluruh permasalahan yang saat ini adalah karena penerapan sistem Kapitalisme-liberal bukan Khilafah.
Maka kembali kepada petunjuk Allah Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mempelajari, memahami dan mengamalkannya adalah solusi untuk menghilangkan kerusakan di muka bumi dalam segala bentuknya, bahkan menggantikan kerusakan tersebut dengan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Karena memang agama Islam disyariatkan oleh Allah Ta’ala yang maha sempurna ilmu dan hikmah-Nya, untuk kebaikan dan kemaslahan hidup manusia. Allah Ta’ala berfirman, “Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi (kemaslahatan) hidup bagimu” (TQS al-Anfaal:24).

Mengamalkan Khilafah itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyebutkan :
Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Surah Al-Baqarah ayat 30).

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi disebutkan, ayat ini merupakan dalil wajibnya menegakkan khilafah untuk menyelesaikan dan memutuskan pertentangan antara manusia, menolong orang yang teraniaya, menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan, dan masalah-masalah lain yang tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya khilafah.

#IslamYesKhilafahNow

Posting Komentar

0 Komentar