Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Ismail Yusanto: Larang Individu Dakwahkan Khilafah, Pemerintah Salah Fikir?



Pemerintah Salah Fikir? Ada Hutan Kebakaran, Revisi UU KPK Diprotes Rakyat, Rakyat Keluhkan BPJS, Keluhkan Tarif Listrik, DIII; Kok Malah yang Dipermasalahkan Khilafah Ajaran Islam? Aneh ya?

Padahal sudah berulang kali disampaikan, bahwa khilafah adalan ajaran Islam. Dan memang sejak berabad-abad yang lalu sudah jelas dibahas oleh para ulama, bahwa memang khilafah itu ajaran Islam. Karena ini hal yang qath'i kewajibannya.

Anehnya, padahal ini negeri banyak muslim kok malah menentang ajaran Islam? Di saat yang sama, tidak ada larangan penyebaran sekulerisme, kapitalisme, dan paham-paham kufur lainnya. Apa jangan-jangan ini merupakan upaya pengalihan isu ya?

Lantaran pemerintah dinilai gagal: Tidak mampu menyelesaikan masalah sebagian rakyat Papua yang ingin memisahkan diri. luran BPJS semakin naik dan naik, sementara justru sebagian penyakit tidak lagi di-cover.

Bahkan rencananya tarif dasar listrik juga akan dinaikkan lagi, padahal ini jelas di Kampung-Kampung faktanya menjadi pembicaraan & keluhan rakyat?

Kebakaran di Hutan yang mengeluarkan asap dan mengganggu kesehatan warga? Upaya pelemahan KPK yang banyak diproses rakyat..?? Kok malah yang menjadi solusinya, melarang dakwah ajaran Islam tentang khilafah..??

Silahkan simak penjelasan dari Ustadz M Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia.

Luangkan waktu untuk mengirim pesan ini hingga umat Islam bersama-sama sadar bahwa negeri ini harus diatur dengan Syariat Islam.

Posting Komentar

0 Komentar