Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Bantahan Kuasa Hukum Hikma Sanggala Atas Jawaban Rektor IAIN Kendari di PTUN


Usai menjalani sidang kedua gugatan Hikma Sanggala terhadap Rektor IAIN Kendari di Pengadilan Negeri Kendari terkait dengan objek sengketa surat putusan Rektor IAIN Kendari No:0653 tentang pemberhentian secara tidak terhormat Hikma Sanggala sebagai Mahasiswa IAIN Kendari.

Bersama tim kuasa hukumnya dari LBH PELITA UMAT Hikma Sanggala mendengarkan jawaban dari Rektor IAIN Kendari dalam persidangan tersebut, kemudian pasca persidangan melalui Kuasa Hukumnya Risman, SH. Hikma Sanggala mengadakan pernyataan sikap sebagai berikut:

Terkait jawaban Rektor IAIN Kendari, berikut pernyataan Kuasa Hukum Hikma Sanggala :

1. Hikma Sanggala Berafiliasi dengan aliran sesat. Kuasa hukum Hikma Sanggala mempertanyakan apakah ada dasar hukum yang menjadikan suatu aliran atau suatu golongan sesat, padahal yang berhak menyatakan suatu aliran sesat hanyalah MUI, baik dari Rakornas MUI atau dari Keputusan MUI.

2. Mengenai Ajaran Islam Khilafah, bahwa tidak ada satupun produk Undang-undang ataupun produk hukum yang menyatakan Khilafah adalah ajaran sesat. Maka mendakwahkan Khilafah adalah bagian dari keyakinan beragama Islam karena Khilafah merupakan ajaran Islam.

3. Terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia, disebutkan Rektor IAIN Kendari bahwa HTI adalah suatu gerakan yang sesat dengan mengutip dari direktori Mahkamah Agung.  Maka perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun putusan ataupun diktum dalam direktori Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah ormas terlarang. Melainkan hanya untuk memperkuat surat putusan Kementrian Hukum dan Ham terkait pencabutan Badan Hukum Perkumpulan HTI, padahal dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Badan Hukum suatu Organisasi boleh ada boleh tidak. Jadi tidak lantas suatu Ormas yang tidak berbadan hukum menjadi Ormas Terlarang.

Simak pernyataan lengkapnya dalam video berikut ini :

Posting Komentar

0 Komentar