Home

News update : Intelektual yang besar ialah intelektual yang peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Tak mengherankan, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa yang menghimpun Profesor dan Doktor dari seluruh wilayah Indonesia mengadakan diskusi daring untuk membahas berbagai isu strategis kekinian. Bertema “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?”, FGD Online dilakukan pada Sabtu (19/9/2020) pukul 08.00-11.30 WIB. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar (Professor Riset & Intelektual Muslim) memaparkan analisis mendasarnya. Berpengalaman hidup dan mengunjungi lebih dari 40 negara di dunia, khususnya di Eropa ketika mengambil studi sarjana hingga doktoralnya, menjadikan paparannya menarik. “Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, meningkatnya harga-harga (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi,”ungkapnya di paparan slide materi yang ditampilkan dalam diskusi. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/persoalan-bangsa-ini-sistemik-dua.htmlSudah menjadi tanggung jawab sebagai anak bangsa. Tak cuma bangga sebagai intelektual yang menyandang gelar Professor dan Doktor. Ratusan intelektual ini bereaksi keras dalam FGD Online #6 bertajuk “Indonesia di Pinggir Jurang Resesi, Benarkah?” Diskusi ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang porak poranda dihajar wabah Covid-19. Ekonomi menjadi taruhan besar bangsa ini. Mampukah keluar dari ancaman resesi atau terlibas ke dalamnya? Dr. Fahmy mengutip beberapa kondisi aktual negara-negara besar yang mulai tumbang dan masuk ke dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi-nya negatif dua kuartal berturut-turut. Terbaru, resesi dialami oleh Amerika Serikat (AS) akibat kontraksi ekonomi hingga minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Sebelumnya pada kuartal I 2020, ekonomi negeri Paman Sam telah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5 persen. Resesi pada kuartal II tahun ini juga menempatkan AS ke kondisi perekonomian terburuk sejak 1947 silam. *Selengkapnya klik:* https://www.pojokkota.com/2020/09/indonesia-di-pinggir-jurang-resesi.html Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Bantahan Kuasa Hukum Hikma Sanggala Atas Jawaban Rektor IAIN Kendari di PTUN


Usai menjalani sidang kedua gugatan Hikma Sanggala terhadap Rektor IAIN Kendari di Pengadilan Negeri Kendari terkait dengan objek sengketa surat putusan Rektor IAIN Kendari No:0653 tentang pemberhentian secara tidak terhormat Hikma Sanggala sebagai Mahasiswa IAIN Kendari.

Bersama tim kuasa hukumnya dari LBH PELITA UMAT Hikma Sanggala mendengarkan jawaban dari Rektor IAIN Kendari dalam persidangan tersebut, kemudian pasca persidangan melalui Kuasa Hukumnya Risman, SH. Hikma Sanggala mengadakan pernyataan sikap sebagai berikut:

Terkait jawaban Rektor IAIN Kendari, berikut pernyataan Kuasa Hukum Hikma Sanggala :

1. Hikma Sanggala Berafiliasi dengan aliran sesat. Kuasa hukum Hikma Sanggala mempertanyakan apakah ada dasar hukum yang menjadikan suatu aliran atau suatu golongan sesat, padahal yang berhak menyatakan suatu aliran sesat hanyalah MUI, baik dari Rakornas MUI atau dari Keputusan MUI.

2. Mengenai Ajaran Islam Khilafah, bahwa tidak ada satupun produk Undang-undang ataupun produk hukum yang menyatakan Khilafah adalah ajaran sesat. Maka mendakwahkan Khilafah adalah bagian dari keyakinan beragama Islam karena Khilafah merupakan ajaran Islam.

3. Terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia, disebutkan Rektor IAIN Kendari bahwa HTI adalah suatu gerakan yang sesat dengan mengutip dari direktori Mahkamah Agung.  Maka perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun putusan ataupun diktum dalam direktori Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah ormas terlarang. Melainkan hanya untuk memperkuat surat putusan Kementrian Hukum dan Ham terkait pencabutan Badan Hukum Perkumpulan HTI, padahal dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Badan Hukum suatu Organisasi boleh ada boleh tidak. Jadi tidak lantas suatu Ormas yang tidak berbadan hukum menjadi Ormas Terlarang.

Simak pernyataan lengkapnya dalam video berikut ini :

Posting Komentar

0 Komentar