Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Fadli Zon : Isu terorisme dan radikalisme digunakan sebagai Adu Domba PKI

(Dalam Diskusi Bedah Buku PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G 30 S PKI)


Pasca melalui proses panjang pertemuan di ndalem Gus Sholahudin Wahid dan rangkaian diskusi disertai desakan kepada Komnas HAM, YMPS Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah akhirnya bisa menyelenggarakan Bedah Buku karya Prof Aminuddin Kasdi di Lemhanas Jakarta, 23 Nopember 2019 yang dihadiri oleh Jend (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai Keynote Speaker,  As'ad Said Ali, Prof Salim Said, Fadli Zon, Taufik Ismail, KH Sholahuddin Wahid sebagai Narasumber lain. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ust Alfian Tanjung, Prof Aminuddin Kasdi sebagai penulis, Marwan Batubara dan beberapa tokoh tua dan muda pemerhati bahaya kebangkitan PKI dari berbagai penjuru tanah air sebagai wujud konsolidasi. Menhan Prabowo Subianto batal hadir diwakili oleh Tri Legionosuko sebagai Rektor Unhan.

Buku berjudul PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G 30 S PKI dibuat dengan gaya penulisan seorang pakar sejarah. Direferensi dan dikompilasi dari berbagai buku utama dan dokumen penting. Buku ini hadir di tengah banyaknya beredar buku yang membangun opini bahwa PKI adalah korban. Bahkan dengan kemasan gaya bahasa mileneal seperti yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI.

Buku Prof Aminuddin itu menghadirkan fakta argumentatif yang siap diuji dan ditimbang. Melengkapi bahkan memperkuat hasil penelitian hingga membuahkan masuknya ke bui seorang tokoh ulama muda kader PII. Beliau adalah Ustadz Alfian Tandjung. Pemerhati masalah bahaya kebangkitan Neo PKI ini rata rata dari latar belakang PII. Termasuk Prof Aminuddin Kasdi.

Bedah Buku ini adalah rangkaian perjuangan untuk mengantisipasi bahaya potensi kebangkitan PKI di era milenial. Di tengah masifnya kerjasama investasi antara RRC dan RI. Sebelumnya telah dilakukan sejumlah langkah mendesak Komnas HAM untuk menguak motif di balik dikeluarkannya SKKPH (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat) yang diberikan kepada para keluarga PKI. Dan diikuti kemudian oleh santunan kepada PKI karena dianggap sebagai korban. Kenyataan ini juga semakin melengkapi konten UU yang mengatur keanggotaan DPR RI hingga membuka kran kepada keluarga PKI untuk masuk ke dalam parlemen secara lebih leluasa.

Dalam diskusi itu Fadli Zon menekankan pentingnya belajar sejarah sebagai refleksi. PKI iri dengan kaum Islam dan Nasional. PKI tidak punya kontribusi bagi bangsa sekalipun melakukan klaim. Isu terorisme dan radikalisme digunakan PKI untuk adu domba agama mayoritas di Indonesia.[]

Posting Komentar

0 Komentar