Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Islamic Lawyer Forum (ILF) : Merefleksi kepemimpinan dan meneropong arah kebijakan pasca pelantikan presiden


Banyuwangi- Kamis 31 Oktober 2019, dalam roadshow Islamic Lawyer Forum (ILF) yang dilakukan oleh LBH Pelita Umat kali ini diadakan di Banyuwangi dengan tema diskusi "Refleksi kepemimpinan dan meneropong arah kebijakan".

Acara yang dilaksanakan tersebut dinarasumberi oleh Drs Wahyudi AlMaroky (Pembina LBH Pelita Umat), Edy Mulyadi (Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)), dan Muslim Arbi (Pengamat Sosial Politik).

Diskusi yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut berlangsung dengan begitu hangat dan mengalir. Ratusan tokoh, akademisi, ulama, dan aktivis tampak hadir menyimak pemaparan dan analisis yang disajikan oleh narasumber.

Mengawali diskusi, Muslim Arbi merefleksikan kembali kepemimpinan rezim Jokowi di periode sebelumnya yang dinilai banyak kejanggalan semisal saat pilpres yang terindikasi adanya kecurangan, pengumuman hasil pilpres saat tengah malam dan semisalnya.


"700 an kpps yang meninggal tidak jelas penyelesaian kasusnya,  infrastruktur banyak yang dibangun seperti jalan tol dsb tapi di sekitarnya jalan tol itu byk rumah orang miskin. Ini kan harusnya jadi prioritas", dalam cuplikan pemaparan yang disampaikan.

Pengamat sospol itu pun juga mempertanyakan, "Ekonomi Indonesia saat ini dinilai lemah dengan pertumbuhan hanya 5%, kasus korupsi juga marak. Kenapa yang diprioritaskan justru radikalisme? Kan nggak nyambung", ujarnya

Di pemaparan selanjutnya, Edy Mulyadi direktur CEDeS membuka diskusi dengan Surah An-Nisa ayat 58 tentang menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya.

Edy mengkritisi tentang janji rezim ini yang mencita-citakan pendapatan rakyat mencapai 27 juta per kapita per bulan pada tahun 2045.

"Ahli ekonom mengkalkulasi, pendapatan rakyat 27 juta per kapita per bulan itu hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8% dan itu harus berturut-turut", paparnya

Direktur sekaligus wartawan itu pun mengkritisi, "Pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya yang hanya 5%, namun di periode ini ingin (pertumbuhan ekonomi) 7% up tapi dengan orang yang sama ya nggak mungkin".

Beliau menambahkan, "APBN dan APBD banyak yang bocor, bahkan negara ini bukan lagi disebut negara bancakan sebagaimana yang sering dibilang orang tapi negara yang sudah dirampok", jelasnya

"Bagaimana tidak, rakyat yang sudah dicekik. Sudah susah payah memproduksi garam, beras dsb tapi saat panen raya dibuka impor gila. Kan jahat sekali itu?", katanya

Selanjutnya, Drs Wahyudi al Maroky menyampaikan adanya penggemukan jabatan birokrasi yang dinilai terlampau "gemuk". Jabatan menteri pada periode sebelumnya hanya 34 sekarang bertambah jadi 38, bahkan ditambah ada jabatan wakil menterinya.

"Setiap tahun, anggaran untuk kabinet dan menteri meningkat untuk yang di pusat. Sedangkan di daerah pun sama, ada peningkatan juga", ujarnya

Pembina LBH Pelita Umat itu pun menyatakan, penggemukan ini menyebabkan pergerakan yang semakin lambat dalam melayani urusan rakyat. Semakin gemuk struktur pemerintahan maka semakin lamban bergerak dan butuh energi lebih besar. Bahkan akan sibuk dengan urusan dan masalah dalam struktur diri sendiri. Sama seperti "elephentiasis" yang merusak dari dalam.

" Sistem demokrasi ini super mahal, bahkan biayanya 15 kali lebih mahal dari pesta pernikahan Pangeran Charles-Lady Diana. Bahakn ada ratusan KPPS korban jiwa, belum lagi korban perasaan emak-emak dan korban-korban lainnya. itu perjuangannya luar biasa namun hasilnya?", tanyanya retoris.

Ia pun menutup dengan pernyataan bahwa penderitaan Ummat tak berbanding lurus dengan perubahan, namun pemikiran lah yang membuat
Ummat berubah.

Juga berpesan, "Nasib Umat saat ini ada di tangan pengemban dakwah yang ikhlas, yang tidak merapat pada penguasa. Jika semua aktifis, para tokoh dan Ulama semua merapat kepada penguasa, lalu siapa yang akan menasihati mereka dan mendidik umat? Sudah seharusnya, sebagai aktifis dakwah & ulama semakin giat dan berani ditengah badai fitnah radikalisasi saat ini." pungkasnya

Diskusi pun ditutup dengan do'a yang di aamiinkan oleh peserta dengan sangat hikmat. Pasca diskusi, peserta berpose foto dengan ketiga narasumber. (Ghea)

Posting Komentar

0 Komentar