Oleh : Ki Tanggul
Kenapa khasanah Khilafah sebagai sistem politik ketata negaraan banyak diperbincangkan saat ini seolah mengguncang jagad kekuasaan rezim. Bukankah pembahasan tentangnya seperti halnya pembahasan tentang Demokrasi, Republik, Monarchi, Theokrasi, dan segala ragam bentuk ketata negaraan yang pernah secara empirik maupun fakta kekinian dipraktekkan. Apa karena sekarang belum ada satu pun negara yang mempraktekkan dianggap sebagai utopis atau tidak kontekstual. Jika begitu, kenapa dibuat khawatir dan gelisah. Bahkan disikapi bak momok yang sangat menakutkan. Kenapa kita tidak proporsional menyikapinya sebagai khasanah pemikiran, gagasan dan keyakinan. Bukankah itu semua dilindungi oleh konstitusi. Hak berpendapat dan hak berkeyakinan. Ada apa sebenarnya yang terjadi hingga penyelenggara negara menjadi paranoid sehingga memunculkan apa yang disebut oleh Asyari Usman sebagai gejala sintingisme. Di tengah seorang pakar internasional menyebut ada masalah dalam sistem politik global saat ini.
Saking sensitifnya pendapat dalam bentuk himbauan MUI Jatim berdasarkan atas kajian fiqih yang diyakini tentang kesubhatan mengucapkan salam selain Assalamu'alaykum Warahmatullohi Wabarakutuhu bagi seorang muslim/muslimah disikapi secara over aktif oleh para pejabat publik dan para tokoh yang sehaluan dengan rezim. Bukankah itu sekedar sebuah himbauan yang digali dari hukum syara' yang diyakini oleh umat Islam. Sudah sedemikian bermasalahkah kerukunan umat beragama kita hingga harus menghapus identitas muslim kita yang ditunjukkan dari kata salam khusus untuk orang muslim. Bukankah klaim pembenaran keyakinan internal beragama tidak meniscayakan untuk saling mewujudkan ketidak rukunan ? Sementara kaum muslimin sudah dipagari sebagaimana dalam surat Al Kafirun. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Semakin santernya sorotan tajam publik terhadap khilafah jika dicermati sejak Kabinet Indonesia Maju di bawah gerbong Presiden Jokowi melantunkan koor program bersama lintas kementrian melawan Radikalisme. Dilanjut dengan beragam tampilan sikap dan statemen Menag yang berlatar militer penuh kontroversi tersebut. Pembahasan bahaya radikalisme yang belum jelas basis argumentasi faktualnya seolah menghapus antara lain : 1) Bahaya krisis ekonomi akibat hutang menggunung, liberalisasi ekonomi, tingginya kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, 2) Bahaya pergaulan sosial karena liberalisasi kehidupan sosial, kemaksiatan merajalela, komunitas LGBT yang semakin menggila, legislasi yang membuka jalan lapang praktek praktek kebobrokan sosial, 3) Bahaya kehidupan beragama karena atheisme diberi pintu terbuka, liberalisasi agama dipraktekkan, sekulerisasi dan paham paham menyimpang dibukakan jalan.
Semakin santernya sorotan terhadap khilafah sebagai biang radikalisme mengonfirmasi konsep ini memang sangat penting. Baik yang meyakininya sebagai the new world order maupun yang meyakininya sebagai sebuah ancaman. Dan narasi yang meyakininya sebagai sebuah ancaman sudah pasti ditebak searah dengan kepentingan global barat dan timur. Yakni Demokrasi Kapitalis Liberal barat AS dan Eropa. Dan Demokrasi Sosialis Liberal timur RRC. Dimana saat ini keduanya sedang memainkan percaturan politik dunia dominan. Indonesia berada dalam persilangan pengaruh kedua kekuatan ideologi global tersebut dengan ideologi negara inklusif dan lokal nasional. Kekhawatiran Indonesia menjadi representasi munculnya kekuatan ideologi global alternatif dengan sistem ketatanegaraan Khilafah yang secara historis pernah berjaya sangat beralasan. Konstelasi politik inilah yang membuat diaspora dan kontraksi berbagai kekuatan politik melalui elit politik dan elit penguasa yang menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik global eksisting.
Tentu menggunakan legitimasi opini publik atas nama nasionalisme, patriotisme, menjaga NKRI, menjunjung Pancasila dan lain lain. Dengan kata lain propaganda barat untuk membumikan kearifan lokal pada penguasa di semua level telah berhasil menciptakan resistensi terhadap paham paham apa saja yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara adi daya baru.
Karena ini sangat bertolak belakang dengan kepentingan kekuatan ideologi global kapitalis maupun sosialis. Diperparah oleh sikap kupret dan kerdil para penyelenggara negara yang hanya puas mendapatkan sisa sisa tulang hasil jarahan perampokan kekayaannya milik bangsa dan tanah airnya sendiri demi kepentingan sesaat keluarga dan kelompoknya yang teramat kecil. Sungguh keterlaluan. []
0 Komentar