(Oleh: Nabila)
Penggerak Majelis Taklim Muslimah Cerdas
Tak terasa Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah berjalan hampir satu tahun. Program MBG ini digagas dalam rangka mengurangi anak kurang gizi atau stunting. Namun realitasnya hingga hari ini masalah stunting belum juga terselesaikan dengan baik. Bahkan Program MBG yang berjalan saat ini justru banyak menimbulkan masalah, seperti dari budgeting anggaran yang besar, sehingga terjadi pengurangan pada anggaran di bidang lainnya. Dalam hal pendistribusiannya pun hingga saat ini masih banyak menimbulkan dampak. Ini karena kurang higienisnya proses dari penyiapan masakan dari awal hingga selesai. Akibatnya banyak terjadi kasus keracunan massal yang ditemukan dalam uji ompreng MBG, lantaran ditemukan ada sebagian ompreng yang mengandung babi, SPPG yang tak sesuai juga ikut mewarnai program MBG ini.
Sekilas program MBG ini terlihat bagus, dan bisa membantu anak-anak makan secara gratis, namun faktanya program ini dinilai tidak bisa memenuhi asupan gizi dan mencegah stunting, justru yang ada banyak kasus korban keracunan massal akibat program ini. Jika dicermati, sejatinya program MBG ini adalah program populis kapitalistik. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah yang terburu buru menjalankannya, sehingga yang dipentingkan hanyalah terlaksanakannya program dan terbagikannya makanan, bukan karena ada manfaat yang dirasakan oleh rakyat.
Seharusnya program MBG yang sudah berjalan satu tahun, perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan problematika program tersebut terbukti belum mampu menyelesaikan stunting pada generasi anak-anak bangsa. Sehingga perlu dilakukan evaluasi apa yang menjadi penyebab stunting atau kurung gizi pada anak-anak. Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya stunting yang terjadi pada sebagian anak anak di negeri ini, dikarenakan problem kemiskinan yang sistemik dan bukti ketidakmampuan dari seorang ayah atau kepala keluarga untuk menyediakan makan sehat dan bergizi untuk keluarga. Di sisi lain banyaknya pengeluaran yang harus ditanggung oleh kepala keluarga yang penghasilan hanya cukup untuk membiayai tanggungan listrik, air, pendidikan, dan lain lain. Seorang suami yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam keluarga, banyak juga yang tak memiliki pekerjaan mapan dan upah yang layak, sehingga tak ada biaya untuk pemenuhan gizi dan makanan sehat bagi keluarganya.
Pelaksanaan Program MBG juga tampak dipaksakan untuk terus berjalan, meskipun banyak permasalahan yang amat krusial di lapangan. Dengan pemerintahan kapitalis yang populis saat ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG, yang kebanyakan dari mereka adalah kroni penguasa. Seperti kabar di akhir tahun ini, program MBG tetap berjalan di masa libur sekolah Desember hingga awal Januari 2026 , menuai sorotan dari Komnas Perlindungan Anak Surabaya, Syaiful Bachri. Pihaknya mengatakan bahwa pelaksanaan MBG pada masa liburan berpotensi tidak efektif, ini karena rendahnya kemungkinan anak datang ke sekolah. Menurutnya, kelanjutan MBG saat libur sekolah sepenuhnya bergantung pada kesiapan teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dari sisi logistik dan pelaksanaan dinilai mampu, maka program tersebut bisa tetap dijalankan. Namun, ia mengingatkan agar tidak dipaksakan. (Detikjatim.com, 25/12/2025).
Dari sini nampak kebijakan dari sistem sekuler kapitalistik yang menjadikan konsep berpikir, menjauhkan aturan agama dari kehidupan dalam pengurusan masalah Program MBG. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis. Tentu saja cara pandang sekuler kapitalistik akan berbeda dengan pengaturan konsep dalam sistem Islam. Dalam Islam setiap kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Konsep negara Islam juga mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan hukum yang berasal dari Allah SWT, sebagai Pencipta dan Pengatur manusia dalam segala hal. Ini semua karena aturan yang diterapkan adalah yang terbaik untuk keberlangsungan kehidupan dunia dan akhirat bagi manusia. Dalam Islam negara bervisi sebagai raa'in sehingga kebijakan yang diambil hanya untuk melayani kebutuhan rakyat. Bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Imam adalah penggembala atau pemelihara dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya".(HR Bukhari dan Muslim).
Negara dalam Islam akan bertanggung jawab memperhatikan kondisi rakyatnya dan mengambil tindakan dalam pemenuhan kebutuhan gizi rakyat. Semua kebutuhan rakyat akan dipenuhi secara integral, bahkan akan melibatkan semua sistem yang ada. Seperti dalam sistem pendidikan, akan ada upaya melakukan edukasi tentang gizi di masyarakat. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam, negara juga akan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dengan cara membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para kepala keluarga. Ini karena mereka memiliki kewajiban dalam pemenuhan nafkah dan kebutuhan gizi keluarganya.
Oleh karenanya, hanya negara di sistem Islam yang akan menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga mudah diakses oleh rakyat, karena negara mempunyai peran besar untuk mengurusi rakyat. Fakta inilah yang saat ini belum ada, maka butuh perjuangan agar bisa terwujud dan diterapkannya hukum-hukum Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishowwab.
0 Komentar