Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Politik Isuk Dhele Sore Tempe


Oleh: Ummu Alisya, Bd

Pilpres sudah usai, PKS sejauh ini menjadi partai yang tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sikap partai tersebut justru berbeda dengan partai-partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi-Amin di Pemilihan Presiden 2019 lalu. Partai Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) justru terlihat berbondong meminta restu Jokowi dan partai di koalisinya agar diberikan jatah menteri.  Ada luka rakyat yang merasa dipermainkan oleh para elit. Bagaimana tidak rakyat yang masih berharap ada perubahan lebih baik dengan kontestasi pilpres nyatanya berakhir pada pembagian kekuasaan.

Kondisi ini ibarat pepatah “isuk dhele, sore tempe” yang maknanya mengacu pada karakter manusia yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan pada saat yang lalu saat ini dengan beberapa waktu kemudian. Benar-benar nyata politik saat ini menunjukkan para elit politik tidak ada yang sungguh-sungguh pihak pada rakyat. Tidak ada lagi yang berkoar-koar mengadakan paslon terpilih melakukan kecurangan yang TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

Kini semua para elit negeri telah mendapatkan remah-remah kue kekuasaan yang mereka ingin dapatkan. Lantas di mana suara rakyat kini berlabuh? Mereka kini mereka kini tak lagi punya gerbong yang melindungi aspirasi rakyat.

Sungguh para elit sudah tidak lagi ada bersama rakyat. Mereka hanya berbagi kursi kekuasaan demi kerakusan dan kepentingan individu dan partainya saja. Lantas mau dibawa kemana suara rakyat yang sudah tertumpah darahnya tanggal 21-22 mei 2019 kemarin demi memperjuangankan keadilan di negeri ini?.

Rakyat butuh partai politik yang sungguh-sungguh perduli pada kepentingan rakyat. Namun sangat disayangkan hari ini para elit hanya perduli pada kepentingan individu dan partainya. Inilah hakekat dari politik kepentingan adalah dimana ada menfaat disitu para elit politik itu berdiri. Saat ini rakyat telah nyata disuguhi derma kepentingan para elit politik yang berbagi dan berebut manisnya kue kekuasaan. Wajah asli sistem demokrasi hari ini adalah dari para elit, untuk para elit dan oleh para elit. Rakyat hanya dijadikan alat oleh para elit untuk mendapatkan kepentingan mereka dan memuaskan keserakahan mereka terhadap kursi kekuasaan.

Rakyat butuh pelindung sejati yang sungguh-sungguh perduli pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongannya. Masihkah kita berharap dengan sistem demokrasi hari ini? yang kian hari ibarat penyakit kanker dia sudah merusak tubuh manusia.  Sebelum sel kanker itu menuju stadium lanjut, maka butuh pengobatan dan metode yang tepat untuk mematikan sel kanker tersebut. Hanya satu obat yang mampu merubah kondisi negeri ini yang kian terpuruk yakni dengan penerapan islam Kaffah, karena di dalam Islam juga mengatur tatanan kenegaraan. Kepemimpinan adalah amanah. Siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di Akhirat kelak.

Rasulullah bersabda: Seorang “imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hakikat kepemimpinan tercermin dalam sabda Rasulullah : “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Abu Nu‘aim)
Maka saat kepemimpinan umat ini belum ada, kita sebagai seorang muslim hendaknya memahami seruan Allah SWT yakni:
"Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam); memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imron: 104)

Rasulullah sebagaimana dituturkan Huzaifah juga bersabda, "Siapa saja yang tidak memerhatikan kepentingan umat, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada pada waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasul-Nya, bagi kitab-Nya, bagi pemimpinnya, dan bagi umumnya kaum muslim, berarti dia bukanlah termasuk di antara mereka."(HR ath-Thabrani)
Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan agar memerhatikan atau memikirkan urusan umat.

Posting Komentar

0 Komentar