Madiun - Sabtu 2 November 2019, LBH Pelita Umat kembali mengadakan Acara Islamic Lawyers Forum (ILF) dengan tajuk Refleksi Kepemimpinan dan Meneropong Arah Kebijakan. Talk show yang dikemas secara santai tapi serius ini dihadiri kurang lebih seratus tokoh umat se eks karesidenan Madiun.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ustadz Hawidono Agung selaku panitia dan perwakilan dari LBH Pelita Umat Korwil Madiun. Selain memberikan sambutan hangat kepada tamu undangan, beliau juga menjelaskan mengenai tujuan dari forum ini diselenggarakan yaitu mendiskusikan permasalahan yang sedang melanda negeri ini menurut sudut pandang Islam.
Diskusi yang di pandu oleh Mas Nizar dimulai dengan pemaparan materi oleh Wahyudi Al Maroky, Pembina LBH Pelita Umat yang menyampaikan ketidak jelasan arah kebijakan pemerintah berdasar inkonsistensi kebijakan serta janji-janji politik yang selama ini tidak ditepati.
Seisi ruangan kian mengahangat ketika Muslim Arbi, Pengamat Sosial Politik menggambarkan betapa memyengsarakannya kebijakan-kebijakan rezim sekarang yang terpilih dari proyek pencitraan media-media mainstream. Ada beberapa contoh yang beliau sampaikan mulai dari masifnya eksploitasi sumber daya alam oleh asing dan aseng hingga pemilihan kabinet yang terindikasi titipan.
Forum menjadi semakin memanas ketika Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) sebagai pakar ekonomi, sekaligus seorang wartawan senior menyampaikan berbagai permasalahan rakyat di bidang ekonomi, khususnya pada kebijakan di rezim Jokowi. Salah satu hal yang paling disorot oleh Sekjen GNPF-Ulama ini, adalah besarnya hutang yang dipinjam oleh rezim sehingga membuat negara menghabiskan lebih dari sepertiga APBN hanya untuk membayar hutang.
Sedangakan Ustadz Anwar Sanusi sebagai pembicara terakhir sekaligus pengamat politik di daerah memaparkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah di sadari tokoh2 daerah, hal itu bisa dilihat dari turun drastisnya petani tebu di daerah Madiun akibat kebijakan impor gula oleh pemerintah.
Beliau mengajak hadirin untuk menerapkan solusi Islam dalam menyelesaikan permasalahan multi dimensi yang tengah melanda umat dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyah.
Di penghujung acara ada salah satu tokoh masyarakat dari Caruban yang menyatakan keprihatin dan kesedihannnya yang mendalam terhadap kondisi umat setelah mendengar pemaparan dari para pemateri, beliau juga menanyakan mengenai rekonsiliasi dan bagi-bagi kursi antar para politisi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wahyudi Al Maroky menyatakan bahwa itu merupakan dampak dari sistem politik high cost yang diterapakan hingga membuat para pelakunya tak hanya menjadi pragmatis bahkan mayoritas menjadi pesakitan KPK.
Kemudian ia mengajak hadirin untuk meninggalkan sistem warisan peradaban barat yang kufur tersebut dan mengalihkan perjuangan diatas jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu melalui dakwah Syariah dan Khilafah. [JA]
0 Komentar