Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Pak Jokowi, Apakah Pencabutan BHP HTI Lebih Darurat Ketimbang Corona?


Presiden Joko Widodo seperti mengabaikan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan agar Indonesia meningkat mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional atas sebaran virus corona baru atau Covid-19. 

Alih-alih meningkatkan status darurat corona, Jokowi sebatas mengimbau kepada daerah untuk menetapkan status bencana non alam. Mantan walikota Solo itu juga tidak melakukan lockdown dan sebatas mengimbau rakyat melakukan social distancing. Situasi ini membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule teringat kepanikan Jokowi pada ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di tahun 2017.

Saat itu, Jokowi bahkan membuat Perppu 2/2017 tentang Ormas, yang tujuan utamanya adalah membubarkan HTI. “Darurat?” sindir ketua DPP Partai Gerindra itu saat berbincang dengan redaksi, Senin (16/3). 

Dia lantas membandingkan dengan situasi saat ini, tepatnya saat rakyat merasa khawatir dengan sebaran virus corona. Jokowi masih juga menganggap keberadaan virus yang menyerang ke hampir seluruh negara di dunia itu sebagai hal yang darurat. “Apakah pembubaran HTI dianggap lebih darurat dibanding penyebaran corona hari ini?” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Rmol.id dengan judul "Pak Jokowi, Apakah Pembubaran HTI Lebih Darurat Ketimbang Corona?", https://politik.rmol.id/read/2020/03/16/425592/Pak-Jokowi,-Apakah-Pembubaran-HTI-Lebih-Darurat-Ketimbang-Corona-.

Posting Komentar

0 Komentar