Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

Beyond RUU HIP Daniel Mohammad Rosyid-PTDI Jawa Timur



Setelah memperoleh penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat, terutama ummat Islam, akhirnya Menkopolhukam Mahfud MD yang mewakili Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai inisiatif DPR. Setelah kebobolan berkali-kali, termasuk UU Covid-19, UU Minerba,  bagi banyak kalangan tokoh dan ulama, skandal ini menimbulkan keraguan makin besar atas kapabilitas DPR baru untuk menghasilkan produk legislasi yang bermutu dan aspiratif serta berpihak bagi kepentingan negara serta setia pada Pancasila sebagai konsensus nasional para pendiri bangsa.

RUU HIP sebagai inisiatif DPR sungguh suatu produk yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena DPR yang usianya kurang dari setahun ini justru melakukan upaya mengamandemen UUD2002 tanpa melalukan prosedur amandemen. Alih-alih mengembalikan UUD2002 ke UUD1945, dan mengamandemennya melalui mekanisme addendum, langkah legislasi melalui RUU HIP ini justru bersikap menafsirkan Pembukaan UUD1945 secara berbeda dengan batang tubuh UUD2002, apatah lagi dengan UUD1945.

Jika batang tubuh UUD2002 telah berhasil membegal tafsir Pembukaan UUD1945 secara liberal kapitalistik, maka RUU HIP ini bermaksud  menafsirkan kembali Pembukaan UUD1945 secara kekiri-kirian tanpa mengubah batang tubuh UUD2002. Substansi RUU HIP ini menunjukkan upaya kelompok komunis berwajah baru untuk secara diam-diam di tengah-tengah kedaruratan pandemi untuk melakukan makar konstitusional. Anasir parpol yang mengusulkan draft RUU HIP ini serta yang menyetujuinya layak dipertanyakan kalayakannya sebagai parpol yang setia pada Pancasila yang termaktub dalam paragraf Pembukaan UUD1945 sebagai norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memandang kedepan, dengan kapabilitas DPR baru yang patut diragukan dan pertanda ketidaksetiaannya pada Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa ini, saya mengingatkan semua elemen bangsa agar mewaspadai deformasi kehidupan berbangsa dan berenegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi untuk membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya mengingatkan bahwa Pembukaan UUD1945 sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa ini adalah prasyarat bagi eksistensi bangsa ini. Kesalahan menafsirkannya menjadi batang tubuh UUD2002 jangan diulangi lagi, bahkan diperbesar melalui RUU HIP ugal-ugalan ini. Upaya jahat ini niscaya akan mengubah berkat rahmat Allah menjadi laknat berkepanjangan bagi bangsa ini.

Rosyid College of Arts
Gunung Anyar, Surabaya 19/6/2020

Posting Komentar

0 Komentar