Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

FGD Online PKAD #5: Arogansi Oligarki dan Aroma Komunisme di Balik RUU Haluan Ideologi Pancasila

FGD Online PKAD #5: Arogansi Oligarki dan Aroma Komunisme di Balik RUU Haluan Ideologi Pancasila

PKAD—Ragam pencerdasan publik melalui Focus Group Discussion dilaksanakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data, Sabtu (6/6/2020) Pukul 08.00-11.30 WIB. Antusiasme peserta baik melalui zoom meeting dan live streaming You Tube luar biasa. Tercatat peserta di Room Meting full 300 orang. Total tayang di You Tube saat live streaming ialah 12.000 viewers.

Bertema Ancaman Kebangkitan Komunisme dan Arogansi Oligarki di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila? Hadir sebagai Keynote Speaker Prof. Dr. KH Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015).

Pembawaan Prof. Din Syamsuddin sungguh luar biasa. Gagasan intelektual dan kekayaan pengetahuan ilmiah menarik untuk disimak. Perjuangannya luar biasa berada di garda terdepan dalam amar ma’ruf nahi munkar.

“Banyak yang menyatakan komunisme tidak bisa bangkit. Padahal faktanya kebangkitan itu nyata. Pun demikian, saat ini timbul gejala kediktatoran konstitusional melalui upaya produksi legislasi,”ungkapnya.

Prof Din juga membeberkan bahaya RUU HIP yaitu memberikan tafsir sepihak Pancasila dan menghilangkan jejak agama. Karena itu, harus ada upaya perjuangan untuk meluruskan kiblat bangsa ari upaya penyelewengan secara nyata dari pendukung komunisme.

“Upaya pelurusan kiblat bangsa menuju rel yang benar merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar.”

Tambahnya terkait oligarki dan penguasaan negara oleh sekelompok elit, Prof Din menjelaskan bahwa ketika oligarki berkolaborasi dengan kleptokrasi, maka sempurnalah kerusakan dan kedaulatan negeri ini.

Diskusi yang diawali dari pemaparan Prof Din mendapatkan sambutan hangat dari pemirsa FGD PKAD. Antusiasme ditunjukkan dalam komentar di channel Youtube PKAD dan chat zoom meeting.

Selain, Prof Din Syamsudin, hadir juga  Prof Suteki, S.H., M.Hum. (Guru Besar dan Pengajar Pancasila), Prof Daniel M Rasyid, Ph. D., M.RINA (Pakar Kemaritiman dan Pendidikan), Dr. Abdul Chair Ramadhan., S.H., MH (HRS Center), Dr. Masri Sitanggang (Ulama dan Tokoh Nasional), Dr. Ahmad Yani, SH. (Anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014 ), MH., KH Aam Wahib Wahab Hasbullah (Tokoh NU),  KH M. Ismail Yusanto (Jubir HTI), KH Thoha Zakariya (Ponpes Al-Islah Bondowoso), KH Asep Syarifuddin  (Jubir MPUII) dan Gus Nur.

Pada saat sesi diskusi dan paparan materi pembicara, peserta dan penonton memberikan dukungan positif dari acara FGD ini. Banyak yang menyatakan menolak RUU HIP karena diduga kuat dijadikan tameng untuk menggusur peran agama dalam kehidupan umat.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar