Home

PKAD—Chanda Purna Irawan menilai vonis HaErEs dan Pinagki ini adalah tindakan hukum yang berat sebelah sekaligus zalim. Jika memang kebohongan dianggap sebagai pidana, maka mestinya pejabat negara yang membuat statement atau kampanye yang tidak ditunaikan itu dianggap telah berbohong dan harus dipidana. Chandra Purna Irawan kemudian menyoroti mobil esemka, “Katanya ada mobil esemka, kok saya belum pernah lihat mobil merk itu ya? Nah kalau memang itu tidak nyata, berarti itu bohong dan bisa dipidana”, protesnya pada Insight #40 PKAD, Jumat, (25/6/2021). Menurut Chandra, perasaan baik-baik saja itu tidak bisa dipidana karena sifatnya privasi, hanya yang bersangkutan yang merasakannya. Sah-sah saja saat dia merasa baik-baik saja, meskipun sedang sakit, corona misalnya. Saat ditanya ada apa sebenarnya di balik vonis HaErEs ini, Chandra mengaku, ada beberapa keanehan. “Yang pertama, sebelum beliau ke Arab Saudi itu sudah berapa kali ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, sampai di Arab infonya beliau juga terus dipantau. Ketiga, sampai di Indonesia, disambut ribuan jamaah. Nah, disini saya melihatnya aneh, kenapa dibiarkan sampai memasuki area bandara, seolah agar ada dasar atau alasan untuk diperkarakan”, paparnya. Baca berita selengkapnya di www.pojokkota.com

FGD Online PKAD #5, RUU HIP: Bungkusnya Pancasila Isinya Bukan Pancasila


PKAD—Sangat relevan dan menarik pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pembahasan RUU HIP dan Arogansi Oligarki diprakarsai oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) bersama tokoh-tokoh nasional lintas gerakan. Patut diduga kemunculan RUU HIP saat musim pandemi menunjukkan bahwa negara ini tidak dalam kondisi baik. Ada agenda terselubung yang terbungkus untuk memukul Islam dan menyingkirkan dari kehidupan.

Sabtu, (6/6/2020), FGD Bertemakan Ancaman Kebangkitan Komunisme dan Arogansi Oligarki di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila? Menghadirkan Pembicara yang berkompeten dengan konstruksi kritik yang konstruktif.

Dr. Masri Sitanggang (Ulama dan Tokoh Nasional) mengetegahkan pendapatnya bahwa RUU HIP ini bajunya Pancasila tapi isinya bukan Pancasila.

“RUU HIP casingnya Pancasila tapi isinya bukan Pancasila. Adapun Syariah Islam itu sah dan legal diterapkan di Indonesia,”terangnya.

Jangan sampai umat Islam terus dicurigai ingin mengganti Pancasila. Padahal kelompok yang mengutak-atik Pancasila itulah yang harus diwaspadai. 

“Mereka sering menggunakan bahasa Pancasila Final dan Saya Pancasila. Justru ini yang berbahaya,”tambahnya.

Lain halnya dengan Guru Besar dan Pengajar Pancasila, Prof. Suteki. Professor berjuluk RADIKAL (Ramah, Terdidik, dan Berakal) ini mengurai gamblang hal ihwal Pancasila hingga kekinian. Pemaparannya membuat pemirsa yang hadir mengrenyitkan dahi. Pasalnya aroma komunisme tampak jelas dalam RUU HIP.

“RUU HIP mendowngrade Pancasila dari sila Ketuhanan YME menuju materealisme (komunisme). Malahan terasa mengusung sekularisme ateisme (komunisme).”

Prof Suteki pun menyerukan agar umat Islam harus melakukan penolakan dan perlawanan dengan kekuatan ilmu dan aqidah. Sebagaimana inilah yang disebut generasi Solahuddin al-Ayyubi. 

Sementara diskusi sedang berlangsung, pemirsa terus memberikan komentar positif di antaranya: Terapkan Islam Kaffah, Waspada Bahaya Laten Komunisme, Khilafah YES, The New World Order is Chalipathe, Waktunya Muslim Bangkit, dan lainnya.[hn]

Posting Komentar

0 Komentar